EconomicReview-Presiden Joko Widodo membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1/2022). Sidang kabinet paripurna ini merupakan yang pertama di tahun 2023.
Dalam arahannya, Jokowi meminta agar APBN 2023 difokuskan pada kegiatan atau program produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan.
Selain itu, APBN 2023 juga harus APBN 2023 juga harus difokuskan pada penyelesaian masalah prioritas nasional seperti penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, serta agenda menjelang Pemilu.
“Agar kementerian mendorong transfer ke daerah termasuk didalamnya dana desa betul-betul harus disampaikan bahwa dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi daerah. Sehingga jangan sampai dananya ditransfer dan tidak memberikan efek, memacu ekonomi di daerah,” tegas Jokowi.
Jokowi juga meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sinkron dengan APBN dalam hal prioritas nasional, ekspor dan hal yang berkaitan dengan investasi.
Di hadapan semua menteri kabinet, Jokowi juga mengapresiasi pencapaian positif di tengah tekanan kegentingan berupa ancaman resesi global.
Pertumbuhan ekonomi di kuartal III/2022 sebesar 5,72 persen, pengendalian inflasi di angka 5,5 persen, serta pendapatan pegara yang tumbuh 30,36 persen.
“Paling penting adalah setiap perubahan yang ada di dunia harus kita respon dengan cepat, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan juga dari membaca dengan cepat dinamika yang ada di dunia dan kita berharap ekspor kita masih baik, investasi juga masih baik, kemudian kita juga akan terus memperkuat hilirisasi karena ini akan memberikan dampak yang luas bagi kesempatan kerja bagi rakyat kita dan juga akan menambah devisa bagi negara,” tutupnya.
