EconomicReview – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan klarifikasi bahwa kategorisasi dalam penilaian penanganan pandemi di Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan bagian dari penilaian kinerja pemerintah daerah.
“Saya minta maaf atas kesimpangsiuran berita. Indikator ini tidak menjadi penilaian kinerja kota/kabupaten, provinsi. Apalagi tenaga kesehatannya sudah paling baik yang mereka lakukan,” paparnya dalam konferensi pers yang digelar secara virtual.
Klarifikasi ini muncul menyusul pemaparan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam laporan kategorisasi dalam penilaian penanganan pandemi di tataran provinsi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (27/5).
Menurut laporan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan nilai E dalam hal persiapan kapasitas tempat tidur rumah sakit (Bed Occupation Rate/BOR) dan pelacakan kasus sedangkan provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat mendapat nilai D.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penanggulangan pandemi, termasuk dalam melaksanakan pelacakan, pemeriksaan, dan penanganan kasus serta vaksinasi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut Budi, juga termasuk tiga provinsi di Indonesia yang paling agresif dalam melaksanakan program vaksinasi selain Bali dan Yogyakarta.
“Terima kasih kepada Pemda DKI karena vaksinasi lansia tertinggi di DKI, lebih 60 persen. Karena untuk kelompok lansia risikonya lebih besar, pasca-Lebaran semua orang ingin ketemu lansia,” katanya.
Budi juga menilai DKI Jakarta unggul dalam hal menyiapkan rumah sakit daerah menghadapi peningkatan jumlah pasien pandemi.
