EconomicReview – Lama tak muncul ke publik, Menhan Prabowo mengejutkan publik. Kali ini berkaitan dengan rencananya yang akan memborong alutsista untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) 2020-2024.
Tak tanggung-tanggung rencana bujet untuk pembelian alutsista ini berasal dari pinjaman dana dari luar negeri senilai US$124,9 miliar atau setara Rp1.760 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk Rencana Kebutuhan (Renbut) Alpalhankam yang pelaksanaannya dilakukan dalam lima renstra, dimulai pada Renstra 2020-2024.
Anggaran itu juga akan digunakan untuk pembayaran bunga tetap selama lima renstra sebesar US$13.390.000.000 serta dana kontijensi dan pemeliharaan dan perawatan alpalhankam sebesar US$32.505.274.686.
Disebutkan juga dalam Renbut dengan nilai total US$20.747.882.720 telah teralokasi pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Selisih dari renbut dengan jumlah US$104.247.117.280 akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.
Pihak Kemenhan membenarkan rencana pembelian alutsista tersebut dengan menggunakan pinjaman dana luar negeri. “Proses perpres sedang berjalan. Kita tunggu saja. Jumlah pinjaman tidak boleh dan tidak bisa diekspos karena itu rahasia negara menurut UU,” ujar Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Rodon Pedrason.
Negara memang rencana akan lakukan pinjaman luar negeri untuk modernisasi alutsista yang dari harga mahal, teknologi tinggi, tapi bisa dipakai dalam waktu lama untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. “Kenapa bisa jumlahnya banyak, karena memang jumlah alutsista yang akan dibeli pun kuantitasnya banyak agar TNI siap untuk jaga kepentingan nasional kita,” tegas Rodon.
Sementara itu, dalam keterangan tertulis, Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, menegaskan rencana pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan tidak bakal mengganggu skema APBN. “Pastinya tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional,” tegasnya.
Dahnil memaparkan, pinjaman yang akan diberikan oleh beberapa negara itu memiliki tenor yang panjang serta bunga sangat kecil. Proses pembayarannya pun akan menggunakan alokasi anggaran Kemenhan RI yang setiap tahunnya memang sudah dialokasikan dalam APBN. “Dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan,” ungkapnya.
Dahnil juga menegaskan bahwa seluruh formula tersebut masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Karena itu Raperpres yang dimaksud bukan merupakan konsep yang sudah final dan siap diimplementasikan.
