EconomicReview – Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjaga ruang digital agar pelaksanaan Pemilihan Umum berlangsung dengan baik dan sehat.
Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan telah menyiapkan dukungan teknologi informasi, tim keamanan siber dan penangkal konten negatif. “Kominfo mendukung ruang digital yang sehat. Tidak saja pada saat penyelenggaran Pemilihan Umum juga seluruh kehidupan di dalam ruang digital setiap saat,” ujarnya usai menerima Ketua KPU Hasyim Asy’ari di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (06/07/2022).
Kominfo telah melengkapi peralatan-peralatannya, menambah cyber drone dan mempunyai tim cyber security yang bekerja 24 jam sehari untuk melakukan surveillans terhadap ruang digital dan serangan siber termasuk membantu pelacakan konten negatif dengan skema alphabetical dan numerical, jadi bisa dibaca baik huruf maupun angka.
Untuk menjaga ruang digital dari serangan siber, sudah ada lintas koordinasi antarkementerian dan lembaga atau yang kita sebut dengan tim cyber respons (CSIRT). Tim ini memiliki tugas merespon seluruh serangan siber yang mengarah ke aplikasi pemerintah. Menteri Johnny juga mengimbau penghentian aksi peretasan karena tidak ada gunanya.
“Peretasan yang dilakukan itu tidak ada gunanya. Apabila melakukan serangan terhadap ruang digital secara khusus untuk aktivitas perekonomian masyarakat atau aktivitas sosial politik yang berkaitan dengan sirkulasi demokrasi itu tidak bermanfaat,” imbaunya.
Secara khusus, Kementerian Kominfo juga rutin berkomunikasi dengan seluruh platform digital baik global dan lokal. Menkominfo meminta penyelenggara platform digital terus menjaga sistem keamanan dan melengkapi dengan teknologi keamanan enkripsi yang baik, kuat serta menyiapkan tim yang dapat merespons insiden dengan cepat.
“Kami secara rutin berkomunikasi dengan seluruh platform digital baik global maupun lokal. Komunikasi ini terus kita bangun, jika ada pelanggaran-pelanggaran di dalam ruang digital itu bisa direspons dengan cepat, baik menghentikannya atau mem-blockir-nya,” tuturnya.
Menteri Johnny juga meminta kepada seluruh pihak untuk menjaga penyelenggaraan Pemilu berlangsung dengan baik, aman, dan lancar. Dengan kerja keras KPU, koordinasi lintas kementerian/lembaga, partisipasi dan peran sektor masyarakat termasuk media, Indonesia bisa menyelenggarakan Pemilu.
Semua pihak juga harus belajar untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilu 2024 dan terus menjaga ruang digital denagn baik. “Tugas kita bersama, jangan sampai pemilu dibayang-bayangi rasa takut dan potensi keterbelahan masyarakat. Mari kita jaga ruang digital, jaga ruang komunikasinya agar masyarakat bisa mengikuti, menghadapi, dan menikmati pemilihan umum sebagai bagian dari pesta demokrasi yang menggembirakan,” ajaknya.
Tingkatkan Kolaborasi
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari menyatakan audiensi kali ini ditujukan untuk koordinasi dan meminta dukungan kepada Pemerintah berkaitan dengan kepemiluan sesuai dengan bidang tugas kementerian dan lembaga.
“Kementerian Kominfo memiliki ruang lingkup wilayah tugas dan wewenang di sektor TIK, sehingga kami memohon bantuan agar pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang bisa terselenggara dengan baik,” ujarnya.
Saat ini pihaknya tengah berupaya menjalankan misi untuk meningkatkan layanan kepemiluan dengan teknologi informasi. “Kami menyadari tidak bisa bekerja sendirian. Tujuan utama kami berkunjung ke sini dalam rangka untuk sukses pemilu, pilkada 2024 dengan peningkatan layanan KPU berbasis teknologi informasi,” ungkapnya.
Hasyim Asy’ari menjelaskan, untuk menjaga ruang digital tetap sehat, selama Pemilu dan Pilkada diharapkan agar semua pihak bisa menghindari beragam bentuk kekerasan fisik maupun verbal, termasuk yang terjadi di ruang digital.
“Pemilu maupun Pilkada merupakan area konflik yang dianggap sah dan legal. Yang perlu dihindari adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan verbal. Misalnya fitnah, ini adalah bagian dari kekerasan verbal yang ranahnya bisa menggunakan macam-macam media. Jadi untuk menjaga ruang digital supaya tetap sehat, ini lingkup tugas dan kewenangannya di Kementerian Kominfo, sehingga dengan begitu kita bisa mencegah atau menangkal konten negatif,” jelasnya.
Ketua KPU juga menekankan upaya bersama untuk mencegah penyebaran konten negatif berupa hoaks, disinformasi, malinformasi, dan misinformasi. “Itu bisa membuat masyarakat menjadi bingung tentang kebenaran dari suatu informasi,” tandasnya.
Hasyim Asy’ari mendorong keterlibatan pekerja media yang menyajikan tolok ukur akurasi peristiwa yang diberitakan. “Kehadiran teman-teman media konvensional juga menjadi salah satu ukuran untuk mengukur akuratnya sebuah peristiwa yang diberitakan. Itu faktanya ada atau tidak atau faktanya sesungguhnya bagaimana?” tuturnya.
Selain Kementerian Kominfo, KPU juga melibatkan Badan Pengawas Pemilu, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk menangkal konten negatif terkait penyelenggaraan pemilu.
“Saya kira bukan sekarang saja, dari Pemilu maupun Pilkada sebelumnya sudah ada. KPU, Bawaslu, dan Kementerian Kominfo, Dewan Pers, kemudian ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah sering duduk bersama merumuskan itu,” ungkap Ketua KPU.
