EconomicReview – Jumlah dana yang masuk saat ini telah mencapai Rp299,5 triliun. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Karena itu, tidak perlu dikhawatirkan proses Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara minim pendanaan untuk membangunnya.
Menurut Menteri Bahlil banyak Investor dari luar yang sudah mulai tertarik untuk memberikan modal untuk memenuhi 80% struktur pendanaan dalam pembangunan IKN Nusantara. Sedangkan sisanya, 20%, bakal menjadi tanggungan APBN.
Menteri Bahlil mengatakan bahwa realisasi komitmen investasi dari negara-negara lain akan berlangsung hingga 20 tahun ke depan. “Total investasi untuk IKN itu kurang lebih Rp 500 triliun. Sebanyak 20% dibiayai APBN dan sisanya investasi murni. (Realisasi investasi) itu bukan selesai 4 tahun (lalu terkumpul) Rp 500 triliun, itu (realisasi investasinya) 10-20 tahun,” kata Bahlil di Command Center Kementerian Investasi di Jakarta, Rabu (20/7).
Bahlil mengungkapkan saat ini ada beberpa negara yang menjadi bakal calon investor untuk pembangunan IKN Nusantara, seperti diantaranya adalah Taiwan, China, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab (UEA). Investasi Uni Emirat Arab itu US$20 miliar, langsung taruh di Indonesia Investment Authority. Jika dirupiahkan, maka nilai investasi UEA yang sudah masuk ke INA tersebut setara Rp299,5 triliun (kurs Rp 14.975 per dolar AS) untuk membangun proyek IKN Nusantara.
Namun demikian, Bahlil belum bisa menyebutkan nilai komitmen investasi dari tiga negara lainnya. Selain empat negara tersebut, terdapat beberapa negara yang tengah melakukan penjajakan untuk berinvestasi di IKN Nusantara.
Ada sejumlah alasan yang menjadi dasar investor asing tertarik untuk menanamkan uangnya pada proyek pembangunan IKN Nusantara. Pertama, karena desain IKN Nusantara yang mengedepankan teknologi tinggi dan ramah lingkungan. Selain itu, harga tanah di kawasan IKN Nusantara dapat dikembangkan dengan investasi asing cukup murah. Alasan ketiga yaitu pemerintah juga akan membangun infrastruktur dasar di wilayah pengembangan IKN Nusantara, seperti jalan, drainase, dan air baku.
Terakhir, investor yang ingin berkontribusi di proyek pembangunan IKN Nusantara memang telah berniat untuk berinvestasi di Indonesia. “Ketika kawasan-kawasan ini dibangun pemerintah terkait dengan infrastruktur dasar. sehingga kecenderungan untuk nilai ekonominya tinggi itu sudah di depan mata,” kata Bahlil.
Selain Negara, Bahlil mengatakan beberapa perwakilan investor asing telah melakukan pertemuan khusus dengan pemerintah terkait investasi di IKN Nusantara, seperti Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn) asal Taiwan, serta Pohang Iron and Steel Company (Posco) asal Korea Selatan.
Beberapa perusahaan asing yang berminat berinvestasi di IKN Nusantara tercatat memiliki investasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, Kalimantan Utara. Bahlil mencatat total investasi di KIPI mencapai US$ 130 miliar atau sekitar Rp 1.800 triliun.
Para investor yang tertarik IKN bukan hanya masuk di sektor properti, namun juga bakal menggarap sektor lain, seperti pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya. “Misalnya di kawasan industri di Kalimantan Utara, total investasinya kalian tahu berapa? US$130 miliar. Investasi di KIPI itu hampir sama dengan APBN negara satu tahun. Mereka itu berinvestasi dalam membangun IKN Nusantara karena dekat lokasinya dengan investasi utamanya. Ini yang kami dorong,” kata Bahlil.
Bahlil memaparkan bahwa investor asing mau menanamkan uang di proyek pembangunan IKN Nusantara karena tingkat pengembalian investasi per tahun (IRR) yang cukup menarik, yakni 11%. Komitmen investasi yang masuk saat ini adalah untuk pengembangan IKN hingga 10 tahun ke depan.
Secara umum, konstruksi IKN tahap pertama atau pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara akan berlangsung hingga 2024. Adapun, pembangunan seluruh IKN dijadwalkan akan terus berlangsung hingga 2045.
Pada tahap pertama, ada tiga kawasan yang akan dibangun, KIPP, kawasan pendidikan, dan kawasan kesehatan. Sumber dana pembangunan kawasan pendidikan dan kesehatan dapat dari pihak swasta maupun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Seperti diketahui, kawasan IKN Nusantara adalah 56.000 hektare, sedangkan wilayah pengembangan IKN Nusantara mencapai 256.000 hektare. Adapun, luas lahan untuk konstruksi KIPP IKN Nusantara hingga 2024 seluas 6.671 hektare.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, alokasi anggaran untuk pembangunan KIPP IKN Nusantara pada 2024 adalah Rp 5,07 triliun. Namun demikian, proyeksi serapan anggaran tersebut hanya akan mencapai Rp 4,4 triliun karena keterlambatan pengerjaan proyek. Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD. Survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan bahwa permasalahn Jakarta tidak akan berkurang meskipun IKN dipindahkan. Tercatat, sebanyak 66,5% responden merasa tidak yakin kemacetan di Jakarta akan berkurang setelah IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur. Kemudian sebayak 84,1% responden merasa tidak yakin penataan pemukiman kumuh di Jakarta akan membaik.
