EconomicReview – BP Tapera melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama dengan 43 Bank Penyalur (5 bank Himbara, 4 bank swasta dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD)) tentang penyaluran KPR Sejahtera FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2026. Acara dihelat di Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta Selatan, Selasa (23/12).
Penandatangan ini dilakukan secara seremoni diwakili oleh 10 bank penyalur dana FLPP tertinggi dan 1 perwakilan bank swasta tahun 2025. Bank tersebut adalah BTN, BTN Syariah (kini bernama BSN), BRI, BNI, Mandiri, BSI, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa Barat dan Banten Syariah (BPD BJB Syariah), BPD Sumsel Babel, BPD Sumsel Babel Syariah, dan Bank Nobu.
Sedangkan sisanya 33 Bank lainnya akan mengikuti secara daring yaitu BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah Syariah, Bank Mega Syariah, BPD Jambi, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Sumatra Utara, BPD Sulselbar Syariah, BPD Sulselbar, BPD Jawa Timur Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Kalimantan Tengah, Bank Nagari, BPD Aceh, BPD NTB Syariah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur.
Bank Pembangunan Daerah lainnya adalah BPD Kalimantan Selatan, BPD NTT, BPD Sumatra Utara Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, Bank Nagari Syariah, BPD Jambi Syariah, BPD DIY, BPD Sulawesi Tengah, BPD Papua, BPD Bengkulu, Bank Artha Graha Internasional, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Sulawesi Utara Gorontalo, Bank Jakarta dan Bank Jakarta Syariah.
Komisioner Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa target penyaluran dana FLPP tahun 2026 sebanyak 285 ribu unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp37,1 triliun. Ini terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun. Sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.
“Sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, Pemerintah juga mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah di tahun depan,” tandas Komisioner Heru.
Di sisi lain, Komisioner Heru sangat mengapresiasi capaian yang dilakukan oleh seluruh bank penyalur tahun 2025 untuk penyaluran tertinggi sepanjang sejarah. “Kami berharap, tahun 2026 nanti kinerja bank penyalur akan semakin baik dan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang terbantu,” ujarnya.
Hingga 23 Desember 2025, penyaluran dana FLPP telah mencapai 273.160 unit rumah sebesar Rp33,93 triliun. Penyaluran dana ini disalurkan melalui 40 bank penyalur dengan rumah yang dibangun oleh 8.070 pengembang yang terdiri dari 13.145 perumahan yang tersebar di 33 provinsi di 401 kabupaten/kota.
Bank BTN tercatat sebagai bank penyalur FLPP tertinggi dengan realiasi 129.909 unit rumah subsidi. Di posisi kedua diikuti Bank BTN Syariah (Bank Syariah Nasional) yang menyalurkan FLPP untuk 59.463 unit. Kemudian berturut-turut Bank BRI (31.867 unit); Bank BNI (14.179 unit); dan Bank Mandiri (10.831 unit); Bank Syariah Indonesia (4.158 unit); BPD Jawa Barat dan Banten (3.915 unit); BPD BJB Syariah (2.692 unit); BPD Sumsel Babel (2.488 unit); dan BPD Sumsel Babel Syariah (1.695 unit).
“Saya berharap kinerja ini tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk penyaluran sesuai target penyaluran FLPP di tahun 2026,” tandas Komisioner Heru.
Dalam PKS yang ditandatangani, Komisioner Heru menyampaikan bahwa terjadi peningkatan penyaluran dana FLPP untuk non formal sebesar 15%.
“Jika tahun 2025 dalam PKS hanya mengalokasikan 10% untuk non formal untuk setiap bank, namun tahun ini meningkat menjadi 15%. Diharapkan akan semakin banyak non formal yang akan menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dan semakin merata di seluruh Indonesia,” ungkap Komisioner Heru.
BP Tapera Gandeng 7 Asosiasi Perumahan
Dalam kesempatan yang sama, BP Tapera juga menggandeng Asosiasi Pengembang Perumahan untuk pembangunan rumah layak huni bagi MBR tahun 2026. Penandatanganan perjanjian tersebut diwakili oleh 7 asosiasi dengan kontribusi tertinggi dalam pembangunan rumah yaitu REI, APERSI, HIMPERRA, APERNAS, ASPRUMNAS, PI dan Appernas Jaya. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni dan pembinaan atas pengendalian rumah layak huni dan siap huni.
Berdasarkan penyaluran dana FLPP periode yang sama, REI menjadi asosiasi pengembang perumahan yang tertinggi dalam membangun rumah sebesar 115.468 unit disusul APERSI (80.705 unit), HIMPERRA (36.792 unit), APERNAS (9.293 unit), ASPRUMNAS (8.933 unit), PI (8.254 unit) dan Appernas Jaya (4.942 unit).
“Hingga tahun 2025 penyaluran dana FLPP didukung penuh oleh 22 asosiasi pengembang perumahan di seluruh Indonesia. Kami berharap dukungan terus dilanjutkan dengan kualitas rumah yang layak untuk dihuni di tahun mendatang,” pungkas Komisioner Heru.
