EconomicReview – Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan dan daya saing industri material sebagai sektor yang menopang pembangunan infrastruktur dan properti di tanah air. Apalagi, pemerintah saat ini memprioritaskan sektor konstruksi publik untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional.
“Salah satu kegiatan kritikal yang tetap berjalan selama PPKM adalah infrastuktur publik. Artinya, industri penunjangnya juga perlu dijaga aktivitas produksinya agar bisa memenuhi pasokan bahan bakunya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara diskusi virtual Urban Forum 2021, Selasa (27/7).
Menperin menegaskan, Indonesia mempunyai potensi besar dalam memacu kinerja industri penunjang pembangunan infrastruktur dan properti. Salah satunya, ketersediaan SDA dan SDM, yang juga ditopang melalui pemanfaatan teknologi terbaru.
“Saat ini, kami mendorong industri-industri material tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri hingga untuk permintaan ekspor,” ujarnya.
Menteri Agus mengatakan, kemampuan industri semen di tanah air sudah cukup kompetitif, dengan jumlah produksi sebanyak 64,83 juta ton pada 2020. Utilisasinya mencapai 56%, dengan konsumsi semen sebesar 62,72 juta ton, dan ekspor semen menembus 1,09 juta ton pada tahun lalu.
“Kami melakukan moratorium pembangunan pabrik semen baru kecuali untuk wilayah timur Indonesia. Kami juga ingin menjaga investasi para pelaku industri semen,” ujarnya.
Kemudian industri beton pracetak dan prategang memiliki kapasitas produksi sebesar 44,8 juta ton per tahun dengan jumlah produksi sebanyak 11,2 juta ton per tahun. Selain itu, ada industri mortar yang memiliki kapasitas sebesar 3,7 juta ton per tahun dan industri beton ringan yang memiliki kapasitas sebesar 7 juta m3 per tahun.
“Indonesia juga memiliki keunggulan di industri ubin dan keramik. Kita harus bangga bahwa keramik produksi dalam negeri memiliki keunggulan dari segi kualitas, tipe, desain atau motif, serta adanya dukungan ketersediaan bahan baku,” tutur Agus.
Kapasitas produksi industri ubin keramik saat ini sebesar 8,63 juta ton, dengan jumlah produksi sebanyak 6,4 juta ton pada periode Januari-Mei 2021. “Utilisasinya mencapai 75%, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri,” imbuhnya.
Ada juga, sektor yang mampu mendukung pembangunan infrastruktur dan properti, yakni industri kaca lembaran dengan kapasitas produksi saat ini sebesar 1,3 juta ton dan jumlah produksi sebanyak 585,37 ribu ton pada Januari-Jul 2021.
“Bahkan, kita mampu memproduksi aspal, dalam hal ini aspal buton. Kita memiliki kapasitas produksi sebesar 2,03 juta ton per tahun, yang berasal dari 16 pabrik produsen aspal Buton Indonesia,” ungkapnya.
Menteri Agus menambahkan, papan gypsum juga menjadi sala satu material yang penting untuk pembangunan infrastruktur dan properti. Kita memiliki industri papan gypsum yang kompetitif. Tercatat pada tahun 2020, kebutuhan dalam negeri untuk papan gypsum sebesar 98 juta m2 per tahun.
Kapasitas industri papan gypsum terpasang sebesar 238 juta m2 per tahun dan realisasi produksinya sebanyak 120 juta m2 per tahun sehingga utilisasinya sekitar 50%. “Ini merupakan peluang besar untuk dapat lebih banyak menyerap produk pada sektor industri ini,” tegasnya.
Selanjutnya, Indonesia punya kemampuan di sektor industri baja. “Kapasitas pada produk indutri baja rata-rata lebih tinggi dari kebutuhan domestik. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana penggunaan produk dalam negeri dapat lebih ditingkatkan kembali,” tandasnya.
Kebijakan Strategis
Menperin mengemukakan, pemerintah saat ini telah melakukan upaya-upaya penguatan industri penunjang infrastruktur dan properti. Pertama, pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk industri semen, keramik, kaca lembaran dan aspal buton. ”Dengan adanya SNI ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta dapat menekan impor produk penunjang infrastruktur,” tuturnya.
Kedua, pemerintah telah menyusun beberapa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai standar kompetensi tenaga kerja seperti di industri semen, ubin keramik, sehingga dapat menjamin produk yang sesuai standar.
Ketiga, Kemenperin sedang melakukan penambahan Pertimbangan Teknis sebagai salah satu upaya pengendalian impor. Keempat, penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batubara yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan ketersediaan batubara untuk industri semen. Dalam hal ini, Kemenperin terus melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDMN untuk melakukan updating DMO batubara.
Kelima, Kemenperin mengusulkan kepada Kementerian Investasi/BKPM agar investasi baru untuk industri semen diarahkan pada wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Keenam, saat ini telah diupayakan adanya perpanjangan Pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk produk impor ubin keramik. Hal ini ditujukan agar melindungi industri dalam negeri.
Ketujuh, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan proyek properti. Misalnya, Kemenperin telah memfasilitasi penandatanganan MoU antara Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) dengan Real Estate Indonesia (REI).
Kedelapan, penetapan tujuh sektor industri,antara lain industri pupuk, oleochemical, keramik, petrokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet penerimaharga gas bumi sebesar USD6 per MMBTU. Kebijakan ini telah mendorong ketujuh industri tersebut mengalami kenaikan utilisasi, bahkan ada yang kinerja ekspornya meningkat saat pandemi.
Kesembilan, guna menjamin kelangsungan penggunaan material lokal dan mendukung industri dalam negeri untuk turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan properti, Kemenperin telah melakukan sertifikat TKDN pada produk produk tertentu kepada industri sehingga untuk proyek-proyek yang menggunakan anggaran pemerintah dapat menggunakan produk tersebut dalam belanjanya.
“Beberapa produk industri yang memiliki TKDN untuk penunjang infrastruktur antara lain seperti aspal, bata, pavling, cat, genteng, ubin dan keramik, lampu, serta bahan baja lainnya,” sebut Menperin.
