EconomicReview – Jakarta, 23 Juli 2025 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perkembangan pembahasan APBN Tahun 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya usai Rapat Bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bidang Perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/07).
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR. Rencananya adalah 15 Agustus karena Hari Jumat,” ungkap Menkeu.
APBN 2026 yang tengah disiapkan akan berfokus pada program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden. Antara lain mengenai program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, perbaikan sekolah, juga ketahanan pangan.
“Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, apakah prioritasnya telah sesuai,” jelas Menkeu.
Dari laporan yang disampaikan, lebih lanjut Menkeu menyampaikan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit yang tetap terjaga. Selain itu, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian pada upaya mejaga defisit anggaran pada level yang baik dan memastikan APBN tetap sebagai instrumen yang mendukung ekonomi Indonesia.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai, belanja difokuskan kepada program-program penting baik itu di bidang yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik,” ungkap Menkeu.
Selain mengenai APBN 2026, Menkeu mengungkapkan Presiden juga memberikan arahan terkait deregulasi untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang semakin baik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi, sehingga perekonomian bisa tumbuh tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini, berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” pungkas Menkeu.
