EconomicReview-Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga selaku Ketua Delegasi RI pada sengketa nikel antara Indonesia dengan Uni Eropa di sidang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seluruh delegasi bertekad melaksanakan tekad Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nikel.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Wamendag mengatakan tekad Presiden itu didasari oleh beberapa hal yang terkait dengan kepentingan ekonomi politik nasional. Pertama, perjuangan melawan Uni Eropa di WTO akan ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia dalam membentuk dan mengimplementasikan hukumnya sendiri.
Indonesia berhak mengatur kebijakan ekspor sumber dayanya dan itu harus dihormati oleh negara lain. Ini sesuai dengan prinsip penghormatan kedaulatan yang menjadi dasar hubungan antar negara.
Kedua, tekad presiden dalam soal nikel berkaitan dengan terbatasnya nikel di alam. Nikel adalah barang tambang yang tidak terbarukan sehingga penambangan dan pengelolaannya harus diatur secara cermat dengan mempertimbangkan banyak hal.
“Ada isu critical shortage, ada isu lingkungan, isu ekonomi nasional dan isu sosial. Jika tidak berhati-hati, Indonesia yang saat ini mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia suatu saat bisa jadi malah tergantung dari negara lain,” ujarnya.
Dengan dua alasan dasar tersebut, Presiden Jokowi, menurut Wamendag, berusaha mengatur perdagangan nikel. Di saat yang sama upaya hilirisasi terus digenjot agar nilai tambah dari nikel menjadi optimal.
Indonesia diharapkan tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, apalagi bahan mentah seperti nikel dengan kadar rendah yang dihargai murah, tetapi harus mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi.
“Karena itu, sejak awal disidangkan di WTO, sampai sidang panel bulan ini saya yang ditugaskan sebagai ketua delegasi terus berupaya agar kita menang di WTO,” Kata Wamendag.
Wamendag mengatakan pemerintah juga sudah punya pengacara handal dan tim ahli juga dikerahkan untuk menyusun argumen yang kuat. Selain itu juga dilakukan pendekatan engan negara pihak ketiga agar RI mendapatkan dukungan.
“Bagaimanapun ini kan masalah politik ekonomi Internasional, bukan semata-mata isu hukum. Negara-negara dunia berkembang seperti Indonesia dan negara dunia ketiga sering diperlakukan tidak adil dalam sengketa internasional. Padahal semua negara mempunyai kedaulatan yang harus dihormati negara.
