EconomicReview-Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matan Ruak di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (13/2/2023). Dalam pertemuan tersebut Jokowi meminta agar biaya logistik transportasi laut untuk kegiatan bisnis dapat diturunkan.
“Secara khusus saya juga mendorong agar biaya logistik transportasi laut untuk kegiatan bisnis dapat diturunkan,” kata Jokowi usai melakukan pertemuan.
Jokowi juga menyambut baik peningkatan hubungan perdagangan antara Indonesia-Timor Leste. Jokowi mengakui Indonesia akan terus mengembangkan kawasan ekonomi di perbatasan kedua negara, yakni di Oecusse dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Untuk mendukung kerja sama ekonomi khususnya pengembangan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan kita sepakat untuk mendorong dimulainya perundingan pembentukan bilateral investment treaty,” bebernya.
Tidak hanya itu, dia juga senang mendengar kabar bahwa konektivitas darat Timor-Leste-NTT antara Dili-Kupang diperkuat dengan peluncuran bus trayek Dili-Kupang.
“Saya juga menyambut baik peningkatan konektivitas darat antara lain peluncuran perdana trayek rute Kupang-Dili dengan bus, trayek bus,” Kata Jokowi.
Sementara itu, Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak mengucapkan terima kasih kepada Jokowi dan pemerintah Indonesia tentang kerja sama yang sudah berjalan selama 20 tahun. Taur optimistis Timor Leste akan berkomitmen dalam penguatan kerja sama ekonomi.
“Saya juga ingin menekankan kerjasama ekonomi di perbatasan dan merupakan satu langkah besar di mana bapak yang mulia Jokowi telah disebutkan bahwa di masa depan kita akan melakukan penguatan pada lingkup memperkuat dan memperdalam hubungan diplomat kita hubungan ekonomi kita,” ungkap Taur.
Untuk diketahui pertemuan tersebut juga dihadiri delegasi dari Kabinet Indonesia Maju antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej.
