EconomicReview – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan Reshuffle Kabinet. Kali ini, ada 2 menteri dan 3 wakil menteri (wamen) baru yang dilantik untuk mengisi jajaran Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Rabu (15/06/2022).
Dua menteri baru yang dilantik adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi serta Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil.
Pelantikan kedua menteri ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli Hasan, merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). PAN telah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi sejak akhir Agustus 2021, tetapi, baru ini mendapat jatah kursi menteri. Sementara, Hadi Tjahjanto menggantikan Menteri ATR/BPN sebelumnya, Sofyan Djalil. Dengan posisi baru ini, Hadi kembali ke lingkar pemerintahan setelah menyerahkan tongkat komandonya sebagai Panglima TNI kepada Jenderal Andika Perkasa pada 19 November 2021 karena purnatugas.
Untuk tiga wakil menteri baru yang dilantik berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Ketiga menteri baru itu antara lain yakni Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Berikutnya, Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker); dan terakhir, John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).
Raja Juli Antoni menggantikan Wamen ATR sebelumnya, Surya Tjandra. Dia merupakan Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Afriansyah Ferry juga berasal dari kalangan partai politik. Dia merupakan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB). Sementara itu, John Wempi Watipo bukan orang baru di pemerintahan. Dia sebelumnya menjabat sebagai Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Tugas Berat Menanti
Setelah dilantik, Presiden Jokowi meminta Menteri Hadi untuk menyelesaikan sengketa lahan. Kedua, penerbitan sertifikat lahan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Hal lainnya adalah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota Nusantara.
Sedangkan Menteri Hadi mengatakan dirinya akan mengejar target penerbitan 126 juta sertifikat untuk masyarakat. Saat ini, jumlah sertifikat lahan yang telah diterbitkan baru mencapai 81 juta.
Sementara tugas Zulkifli Hasan dinilai akan berat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok dan harga minyak goreng yang belum terkendali. Ini menjadi salah satu tugas prioritas di samping memastikan ketersediaanya ada hingga harganya terjangkau.
Untuk wakil menteri yang baru, secara umum tugasnya membantu menteri dalam menjalankan tugasnya. Ruang lingkup jabatan tersebut juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
Menurut Perpres ini, dalam melaksanakan tugas menteri tertentu dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden. Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. “Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian,” demikian bunyi Pasal 64 ayat 4 Perpres tersebut, seperti dikutip dari Setkab.go.id.
