EconomicReview – Baru-baru ini, melalui INA DIGITAL, pemerintah telah meluncurkan secara terbatas tahap pertama yakni INApas, INAku, dan INAgov. Langkah ini merupakan bagian dari upaya integrasi layanan digital pemerintah Indonesia. Rilis ini melibatkan 40 ribu peserta sebagai langkah awal untuk memperoleh masukan dalam pengembangan lebih lanjut.
Pengembangan dan peluncuran bertahap ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional yang terintegrasi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.
Sebagaimana diketahui, INA DIGITAL merupakan penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia. Kemudian dikembangkan INApas sebagai layanan identitas digital terpadu untuk akses ke berbagai layanan digital pemerintah secara praktis.
Lalu ada INAku adalah portal pelayanan publik untuk akses ke berbagai layanan digital pemerintah secara mudah. Sedangkan INAgov merupakan portal administrasi pemerintahan yang memberikan ASN akses ke berbagai layanan administrasi pemerintahan secara efisien.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa kolaborasi antar-sektor sangat diperlukan dalam transformasi digital, terutama dalam pengembangan portal terintegrasi.
“Untuk mendukung tujuan tersebut, penguatan tata kelola dan pendanaan perlu terus didorong. INA DIGITAL perlu terus bertransformasi dengan memperkuat talenta dan kapabilitas agar menjadi tim berkelas dunia,” ujarnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pengembangan teknologi memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
“INA DIGITAL punya target yang ingin segera dikerjakan. Upaya keterpaduan layanan digital ini pada akhirnya menjadi nyata, meskipun melalui proses yang panjang dengan menjalani lebih dari 100 rapat sejak bulan Juni lalu,” jelas Anas.
Rilis Terbatas Tahap Pertama ini menjadi fondasi awal percepatan transformasi digital dalam menyediakan layanan yang efisien dan praktis bagi ASN serta masyarakat,
“Kenapa dirilis bertahap? Karena kami belajar dari praktik industri yang menjalankan pendekatan serupa. Diharapkan INA DIGITAL dapat mendorong pembelajaran pada tahap berikutnya dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan berorientasi pada pengguna,” ujar Anas.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pengembangan ekosistem ini berfungsi untuk memberikan berbagai layanan publik dan administrasi pemerintahan. Hal ini berlandaskan pada prinsip kenyamanan, efisiensi, integrasi, keamanan, dan personalisasi bagi pengguna, baik masyarakat maupun ASN.
“Saya berharap langkah ini juga dapat memacu kolaborasi bersama dalam menyongsong Transformasi Digital Nasional yang produktif, berkelanjutan, dan memberdayakan demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Budi.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan INApas, INAku, dan INAgov.
“Tidak mungkin berhasil jika tidak didukung oleh seluruh kementerian/lembaga. Pertama, mindset-nya harus sama. Ini bukan pengadaan one-time, melainkan proses yang terus upgrading dan berkelanjutan. Kedua, tata kelolanya juga harus baik,” ujarnya.
Rilis Terbatas Tahap Pertama ini dilakukan bertahap untuk mendapatkan masukan pengembangan dari peserta, sebagai identifikasi perbaikan awal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan digital yang andal, berorientasi pada pengguna, dan berkualitas.
Upaya ini akan diiringi oleh penguatan proses bisnis dan infrastruktur. Pemerintah akan terus melakukan pengembangan untuk meningkatkan keterpaduan layanan digital, menghadirkan layanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
