EconomicReview – Kolaborasi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah meluncurkan Bulan Fintech Nasional pada Kamis (11/11) secara virtual.
Bulan Fintech Nasional berlangsung selama 11 November hingga 12 Desember 2021. Masyarakat dapat menikmati ragam promosi, pelatihan, hingga job fair untuk meningkatkan adopsi dan literasi fintech di tanah air.
Peluncuran ini menandakan keseriusan pemerintah dan pelaku fintech untuk mengembangkan ekosistem keuangan digital nasional. Hal ini seiring dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia memiliki peluang menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada 2030. Melihat perkembangan bisnis keuangan digital dalam negeri, presiden melihat sektor ini dapat menjadi salah satu andalan untuk meraih target tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pada sektor peer-to-peer lending saja, sudah ada penyaluran dana sebesar Rp 262,93 triliun. Ini merupakan nilai yang hampir setara dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah, yakni sebesar Rp 285 triliun.
Mengingat pertumbuhan fintech ini, selain dukungan saranan dan prasarana, pemerintah juga fokus untuk membuat fintech aman dan nyaman dengan peningkatan literasi masyarakat. “Transformasi digital di sektor jasa keuangan perlu didorong dengan inovasi di bidang fintech, transparansi suku bunga, sosialisasi intensif, dan pengungkapan yang jelas. Tujuannya agar tingkat literasi masyarakat semakin tinggi di bidang keuangan digital,” ujarnya.
Sejalan dengan Menko Perekonomian, Bank Indonesia juga mendukung penuh inisiatif untuk memperkuat ekosistem fintech berizin yang aman. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa BI berkomitmen kuat untuk terus melakukan akselerasi digitalisasi, mendukung inovasi dan mengintegrasikan ekonomi keuangan digital secara end to end. Hal ini termasuk yang dilakukan oleh industri sistem pembayaran termasuk fintech. “BI melalui berbagai kebijakannya memastikan terciptanya industri yang sehat, kompetitif dan inovatif,” ujarnya.
Dari sisi sistem pembayaran, BI mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas infrastruktur serta memastikan aspek keamanan, kehandalan, praktik pasar yang sehat, efisien dan wajar. Hal ini juga ditujukan agar industri dan masyarakat pengguna layanan terhindar dari risiko yang menyertai perkembangan produk, layanan dan inovasi maupun praktik-praktik ilegal.”
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, OJK mendorong kolaborasi lintas industri dan meningkatkan inovasi terutama pada layanan dan produk keuangan. Kolaborasi dan inovasi ini akan menghasilkan produk atau layanan keuangan yang ramah konsumen dengan pricing yang kompetitif dan membuka akses keuangan ke masyarakat yang lebih luas. Termasuk mengembangkan layanan keuangan digital kontributif dan inklusif yang berfokus pada pemberdayaan UMKM.
“Penyelenggaraan rangkaian kegiatan Bulan Fintech Nasional dan Indonesia Fintech Summit 2021 dapat kita jadikan momentum dan wadah yang tepat untuk memberikan pemahaman dan awareness yang lebih baik kepada masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan digital, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan digital secara aman dan nyaman,” ujarnya.
