EconomicReview – Dalam acara The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 di Nusa Dua, Bali, pemerintah dan asosiasi sepakat untuk terus mendongkrak inklusi keuangan. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan fintech, sekaligus meningkatkan literasi keuangan digital.
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan pentingnya upaya-upaya peningkatan literasi, sembari mendorong peningkatan model bisnis yang ditopang oleh kebijakan yang afirmatif. “Seluruh pemangku kebijakan, khususnya KemenKominfo, BI, OJK, dan asosiasi-asosiasi, saya minta untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif. Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Upaya-upaya ini tidak lain untuk menyambut perkembangan fintech di masa depan. Wapres juga mengutip proyeksi Kementerian Perdagangan (Kemendag), bahwa sektor keuangan digital akan tumbuh delapan kali lipat di 2030, dari sekitar Rp 600 triliun menjadi Rp 4.500 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan menyatakan, tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator yang sangat baik. Sayangnya, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan, masih sangat jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
Berdasarkan data OJK pada 2019 Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 30,03% dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19%. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98%, Malaysia 85%, dan Thailand 82%. Tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi. Karena, meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya.
“Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi,” ujar Luhut.
Pesan dari Queen Maxima
IFS 2021 yang digelar selama dua hari berhasil mengumpulkan lebih dari 80 pembicara nasional dan global. Salah satunya Permaisuri Belanda, Queen Maxima, yang juga Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB bidang Keuangan Inklusif untuk Pembangunan.
Dalam sambutannya, Queen Maxima menekankan, “Pemerintah punya peranan sangat penting dalam mengembangkan visi untuk masa depan dunia digital, termasuk mengidentifikasi tata kelola dan infrastruktur yang dibutuhkan. Menyediakan infrastruktur yang terstandardisasi akan sangat mendukung sektor UMKM. Salah satunya inovasi QRIS yang diluncurkan pada 2019.”
Queen Maxima berpesan agar pelaku fintech di Indonesia berhati-hati seiring dengan makin majunya inovasi teknologi. “Teknologi yang maju, misalnya dengan kehadiran super-app, akan makin meningkatkan celah risiko. Para pemangku kepentingan harus terus memantau dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memitigasi risiko-risiko yang ada. Antisipasi-antisipasi terhadap risiko ini dapat dilakukan dengan kolaborasi erat bersama asosiasi-asosiasi yang kuat, seperti yang telah dimiliki di Indonesia,” tambahnya.
Queen Maxima yakin bahwa sektor keuangan digital di Indonesia akan semakin tumbuh dan menyediakan inklusivitas bagi masyarakat, termasuk pula UMKM.
Komitmen BI, OJK, dan Asosiasi
Dalam acara IFS 2021, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan, BI bersinergi dengan Pemerintah serta para pelaku usaha mendorong upaya digitalisasi UMKM secara end-to-end di berbagai aspek. Mulai dari produksi untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pemasaran melalui onboarding. Terakhir, memanfaatkan transaksi pembayaran digital untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dan berkelas, melalui QRIS yang saat ini telah mencapai 13,4 juta merchant di seluruh Indonesia, dimana 95% adalah UMKM.
“Bank Indonesia telah menyusun kerangka kerja Kebijakan Pengembangan UMKM BI yang bertujuan mendorong UMKM Indonesia agar memiliki daya saing. Salah satunya melalui program UMKM go digital. Bank Indonesia juga telah memiliki beberapa detail program digitalisasi UMKM yang disusun secara end-to-end untuk mengakselerasi inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI),” ujar Destry.
Sejauh ini, sebagai regulator, OJK telah menginisiasi akselerasi Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan. Ini tertuang dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2024 dan Roadmap & Action Plan Inovasi Sektor Jasa Keuangan 2020-2024. Salah satu yang menjadi prioritas adalah percepatan digitalisasi serta optimalisasi ekosistem digital, dan peningkatan literasi digital.
Perkembangan pada sektor teknologi, terutama dengan penggunaan aplikasi Big Data, Artificial Intelligence yang memunculkan berbagai produk dan model bisnis baru, antara lain hadirnya Bigtech, Neo Bank, Lifestyle Center dan Super-Apps.
“Perkembangan pada sektor teknologi menyadarkan kami bahwa terdapat tiga isu utama yang perlu menjadi perhatian regulator dalam membawa transformasi digital ke depan, yaitu integrasi, disrupsi, dan kapasitas antara fintech, regulator dan pelaku dari berbagai sektor ekonomi,” ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida.
Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir menambahkan, selama BFN dan IFS yang merupakan kolaborasi BI, OJK, AFTECH, AFSI, dan AFPI ini, telah berlangsung lebih dari 111 kegiatan virtual. Mulai dari webinar, IG Live, dan podcast dengan lebih dari satu juta partisipasi aktif masyarakat yang menonton dan mengikuti aneka kegiatan tersebut. Pandu menilai, BFN dan IFS ini dapat menjadi titik awal yang baik untuk memperlihatkan perkembangan digital di Indonesia menuju G20 yang akan dilangsungkan di Bali pada 2022.
“Dengan kolaborasi, kita dapat menunjukkan kepemimpinan dan sinergi di bidang digital melalui acara ini dengan baik. Semoga BFN dan IFS tahun 2022 lebih besar lagi dengan capaian yang lebih baik untuk mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia,” ujar Pandu.
Ketua Umum AFSI Ronald Wijaya ikut menyampaikan bahwa potensi fintech syariah di Indonesia masih sangat terbuka. Indonesia menempati urutan kelima pangsa pasar terbesar fintech syariah di dunia. Data dari Investree, pengguna didominasi oleh milenial. Artinya struktur penduduk usia muda lebih meminati fintech syariah.
“Ke depan, kami terus melakukan kampanye yang menyasar pengguna potensial fintech syariah,” tegas Ronald. “Komitmen kami di AFSI adalah agar anggota terus mendorong inovasi tapi tidak lupa untuk patuh terhadap ketentuan yang ada,” tambah Ronald.
Momentum ini, kata Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi digunakan untuk meluncurkan wajah baru AFPI, di mana AFPI bertransformasi menjadi lebih inovatif, inklusif, dan terpercaya. Pihaknya akan terus mendorong upaya untuk meningkatkan inklusi dan literasi masyarakat Indonesia.
Namun, tantangan terbesar sektor pendanaan bersama alias peer-to-peer lending adalah isu pinjol ilegal. Secara agregat pinjaman yang sudah disalurkan per Oktober 2021 mencapai Rp 272,4 triliun. Dengan angka ini, masih ada kebutuhan pendanaan yang mencapai Rp 1.600 triliun yang belum dapat terlayani.
“Artinya, potensi fintech pendanaan bersama masih terbuka lebar. Karena itu AFPI akan turut melakukan reformasi terhadap layanan pengaduan menjadi semakin responsif, serta menambah komponen sumber daya manusia (SDM) internal, terutama berkaitan pengawasan kode etik,” pungkasnya.
