EconomicReview-Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Apindo Sanny Iskandar mengatakan pemerintah sekarang berorientasi ke program hilirisasi.
“Pemerintah sekarang orientasinya ke program hilirisasi industri yang berbasiskan sumber daya alam,” ujar dia konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, pada Rabu, 21 Desember 2022.
Menurut Sanny, keputusan tersebut untuk membatasi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk diekspor secara mentah. “Itu betul-betul sekarang harus ditekankan,” ucapnya.
Dia pun menjelaskan bahwa yang sudah dilarang adalah adalah nikel, timah, tembaga, termasuk emas, dan bauksit itu sendiri. Sanny menuturkan bahwa smelter untuk nikel di beberapa daerah cukup berkembang, seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sampai di Halmahera, Maluku.
Sementara bauksit yang paling besar ada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. “Jadi itu yang mungkin menjadi dasar kenapa pemerintah mendorong untuk program hilirisasi industri,” tutur Sanny.
Sementara, Sekretaris Umum Apindo Eddy Hussy meminta agar larangan tersebut dipertimbangkan. Dia meminta agar ekspor mungkin tetap bisa dilakukan, tapi dengan peraturan yang lebih ketat, seperti pajak yang lebhi tinggi.
“Sekarang ini kan ada satu di Bintan dan Kalimantan Barat, dan memang kalau kita lihat riset bauksit yang banyak itu di Kalimantan, di Bintan sudah hampir habis,” kata Eddy.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Jokowi menyebut larangan ini akan diterapkan bersamaan dengan upaya mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.
Jokowi pun memperkirakan industrialisasi bauksit di dalam negeri ini akan meningkatkan pendapatan negara dari Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 62 triliun atau tiga kali lipat. Untuk itu, kata dia, pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri.
“Untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
Larangan ekspor bijih bauksit diumumkan Jokowi dua tahun setelah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020. Kepala Negara mengklaim kebijakan ini sudah meningkatkan nilai ekspor nikel.
Semula Rp 17 triliun atau setara US$ 1,1 juta pada akhir 2014, melonjak jadi Rp 326 triliun atau setara US$ 20,9 juta pada 2021 alias meningkat 19 kali lipat. Jokowi memperkirakan akhir tahun ini ekspor nikel akan tembus lebih dari Rp 468 triliun atau lebih dari US$ 30 miliar.
Oleh karena itu, kata Jokowi, pemerintah terus berupaya meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan.
