EconomicReview – Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk semakin meningkatkan kinerja industri manufaktur pada tahun 2024 di tengah tantangan dampak geoekonomi dan geopolitik global. Sebab, selama ini industri manufaktur menjadi tulang punggung dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Alhamdulillah, industri manufaktur bisa dikelola bersama dengan baik, sehingga pertumbuhannya terus meningkat. Ini yang harus menjadi fokus dan perhatian kita bersama ke depannya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita di Jakarta, pada pekan lalu.
Menperin mengemukakan, peran penting industri manufaktur nasional tercemin dari kontribusinya yang tergolong paling besar terhadap PDB nasional, dengan capaian 16,83 persen pada triwulan III tahun 2023. Pada periode yang sama, pertumbuhan industri manufaktur menembus 5,02 persen, mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 4,94 persen.
“Industri manufaktur juga konsisten menjadi kontributor terbesar dalam capaian nilai ekspor kita. Pada periode Januari-November, ekspor produk manufaktur masih mendominasi dengan nilai lebih dari USD171,23 miliar,” papar Agus.
Tak ayal, laporan safeguardglobal.com menyebutkan, Indonesia masuk 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia, yang sekaligus satu-satunya negara ASEAN di dalam daftar tersebut. Berdasarkan publikasi tersebut, Indonesia berkontribusi sebesar 1,4 persen kepada produk manufaktur global. Posisi prestisius ini merupakan kenaikan yang berarti, karena pada empat tahun yang lalu, Indonesia masih berada di posisi 16.
Seiring dengan harapan membaiknya kondisi global dan perekonomian nasional, Menperin optimistis performa industri manufaktur semakin menjulang di Tahun Naga Kayu. “Kami memproyeksi untuk pertumbuhan industri pengolahan nonmigas tahun 2023 sebesar 4,81 persen, dan kami tetapkan target tahun 2024 sebesar 5,80 persen,” sebutnya.
Guna membidik sasaran tersebut, Kemenperin fokus menjalankan berbagai program prioritas pada tahun 2024. Misalnya, program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM), serta program penumbuhan wirausaha baru dan pengembangan IKM startup berbasis teknologi.
Selain itu, upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri dilaksanakan melalui program sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), melanjutkan hilirisasi sumber daya alam di tiga sektor, yakni industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang dan mineral, serta industri berbasis migas dan batubara.
“Kami juga akan melaksanakan program bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua baru, pengembangan kawasan industri, serta fasilitasi sertifikasi industri hijau,” imbuhnya. Adapun postur pagu anggaran Kemenperin dalam APBN tahun 2024 sebesar Rp3,76 triliun.
Realisasi Anggaran 2023
Menperin menegaskan, pihaknya bertekad mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk melaksanakan berbagai program prioritas dalam upaya pengembangan industri nasional. Pada tahun 2023, pagu Kemenperin mencapai Rp4,53 triliun, termasuk di dalamnya adalah pagu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) subsidi motor listrik sebesar Rp1,4 triliun.
“Penyerapan anggaran kami pada tahun 2023 sebesar Rp3,16 triliun. Tetapi jika tanpa ABT subsidi motor listrik, realisasinya sebesar 98,3 persen atau naik dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 98,1 persen,” ungkapnya.
Menperin menjelaskan, salah satu alasan kuota subsidi motor listrik pada tahun 2023 tidak terpenuhi lantaran penyaluran subsidi baru dimulai bulan April 2023. Kemudian, syarat-syaratnya disederhanakan berlaku pada September 2023.
“Pada tanggal 19 September 2023, pemerintah mengubah syarat penerima Bantuan Pembelian KBLBB menjadi satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) per unit motor sehingga lebih mudah dan terbuka untuk semua kalangan. Perubahan persyaratan tersebut mendorong peningkatan pembelian sebesar 567 persen,” sebutnya.
Kemenperin mencatat, serapan dari program subsidi motor listrik tersebut pada tahun 2023 mencapai 11.532 unit atau senilai Rp80,7 miliar. Sementara itu, target yang ditetapkan sebesar 200.000 unit dengan total anggaran Rp1,4 triliun. Salah satu penyebab rendahnya penyerapan subsidi motor listrik adalah terkait dengan kemampuan dari komponen baterai yang diproduksi saat ini. Sebab, pengisian daya yang dinilai terlalu lama membuat minat masyarakat akan motor listrik menjadi rendah.
Mengenai hal tersebut, Kemenperin aktif menjalin komunikasi dengan para produsen sepeda motor listrik untuk menetapkan standarisasi baterai. “Bagi konsumen mobil dan motor listrik, salah satu yang penting kan baterai. Jadi komponen tersebut harus bisa memiliki durasi yang lama, panjang, dan baterainya harus bisa mudah di-charge. Jadi baterai itu menjadi kunci terhadap keberhasilan program mobil dan motor listrik,” papar Agus.
Namun demikian, Agus optimistis bahwa target program subsidi motor listrik pada tahun 2024 akan bisa tercapai. Hal ini sejalan dengan mulai ramainya produk yang dipasarkan sehingga konsumen bisa memilih lebih banyak sesuai kebutuhan. Adapun untuk tahun 2024, alokasi anggaran untuk program pembelian motor listrik sebanyak 50.000 unit dengan total anggaran Rp350 miliar.
