Economic Review
  • EKONOMI & BISNIS
  • FINANSIAL
  • BERITA
  • GAYA HIDUP
  • KORPORASI
  • LAINNYA
    • OPINI
    • OTOMOTIF
    • KEBIJAKAN
    • SOSIAL & BUDAYA
    • TEKNOLOGI
    • EVENT
No Result
View All Result

Subscribe Newsletter

Economic Review
  • EKONOMI & BISNIS
  • FINANSIAL
  • BERITA
  • GAYA HIDUP
  • KORPORASI
  • LAINNYA
    • OPINI
    • OTOMOTIF
    • KEBIJAKAN
    • SOSIAL & BUDAYA
    • TEKNOLOGI
    • EVENT
No Result
View All Result
Economic Review
No Result
View All Result

Kemen PPPA : Stop Perkawinan Anak

Menteri Bintang Inisiasi Pendidikan Kesadaran Hukum bagi Perempuan di Tingkat Desa

by Indah
August 11, 2020
in BERITA TERKINI, KEBIJAKAN
127 6
0
Pro dan Kontra Pengesahan RUU PKS

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga

Share on FacebookShare on Twitter

EconomicReview – Kepemimpinan perempuan di tingkat desa berpengaruh besar dalam mencegah dan memutus mata rantai perkawinan anak. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan organisasi perempuan dari seluruh Indonesia menginisiasi program pendidikan kesadaran hukum dalam menangani kasus-kasus perkawinan anak kepada para aktivis, kader, dan pemimpin perempuan akar rumput.

“Kemen PPPA dan berbagai pihak terkait telah melakukan langkah progresif dan menghasilkan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah batas usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun, baik laki-laki maupun perempuan,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam acara Diskusi Publik “Urgensi Penegakan Hukum dalam Penanganan Masalah Perkawinan Anak di Indonesia” yang dilaksanakan secara virtual.

Menteri Bintang mengatakan pendidikan akan difokuskan di desa-desa dari 20 provinsi yang menduduki peringkat tinggi kasus perkawinan anak dari angka rata-rata nasional. Program pendidikan ini akan diawali di 9 (sembilan) provinsi.

Dalam situasi bencana alam, anak perempuan berisiko tinggi mengalami perkawinan di usia anak, termasuk dalam kondisi pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam saat ini. UNFPA memprediksi akan terjadi sekitar 13 juta perkawinan anak dalam rentang waktu 2020-2030 akibat pandemi. Selain itu, data Susenas 2018 melansir masih tingginya proporsi perkawinan anak yaitu 1 dari 9 anak kawin di usia anak. Melihat hal tersebut, Hakim Yustisial Peradilan Agama MA, Mardi Candra menyatakan bahwa kasus perkawinan Anak merupakan kasus yang luar biasa (extraordinary), sehingga membutuhkan penanganan yang extraordinary juga.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N.

Direktur Institut KAPAL Perempuan, Misi Misiyah menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan. “Penegakan hukum ibarat sebuah proyek menjernihkan air di muara, mulai dari hulu ke hilir, kita harus pastikan tidak ada sampahnya karena itu garda yang paling bisa dijangkau adalah orang-orang yang memiliki komitmen, keberanian di desa. Tentunya mereka harus didukung pemerintah, legislasi, dan aparat penegak hukum,” ucap Misi.

Salah satu aktivis perempuan yang bekerja di wilayah kantong perkawinan anak, Ririn Hayudiani mengungkapkan pada 2019, ada sebanyak 782 remaja di Kabupaten Lombok Utara dan 534 remaja di kabupaten Lombok Timur yang menikah dan memeriksakan kehamilan pertama di usia 13 – 17 tahun. Menindaklanjuti hal ini, Ririn mendesak pemerintah baik di pusat maupun daerah, mulai dari provinsi hingga desa untuk merespon masalah perkawinan anak tersebut melalui pendekatan hukum. “Mencegah dan menghentikan satu kasus perkawinan anak berarti akan menyelamatkan hidup perempuan dan mencegah kehilangan anak sebagai generasi emas  Indonesia pada 2045,” ungkap Ririn.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Sekolah Perempuan Desa Sukadana yang merupakan anggota Majelis Keramah Adat Desa (MKD) Kabupaten Lombok Utara, Saraiyah menuturkan dirinya terus berupaya memperjuangkan pencegahan perkawinan anak dengan ikut mempengaruhi keputusan Majelis Adat dan aturan yang ada, serta turun langsung ke pelosok desa untuk mendampingi dan menangani kasus melalui musyawarah. Namun di masa pandemi Covid-19, hanya dalam waktu satu minggu telah ditemukan 4 (empat) kasus perkawinan anak. Hal ini menyebabkan kerja kerasnya bersama semua pihak sia-sia.

Menutup diskusi hari ini, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin menegaskan ada 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menghentikan perkawinan anak, di antaranya yaitu melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum di tingkat pusat terkait implementasi UU Nomor 16 tahun 2019; melakukan evaluasi dan pemantauan dari hasil implementasi tersebut, apakah sudah efektif atau belum. Ketiga, pentingnya bersinergi seluruh pihak dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pencegahan perkawinan anak, melalui advokasi, sosialisasi, serta meningkatkan pemahaman berbagai pihak terkait UU tersebut.

“Terdapat 5 (lima) target intervensi, yang meliputi anak, keluarga, sekolah, lingkungan/masyarakat, dan wilayah/region yang terus diperkuat perannya karena pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu dari 5 (lima) arahan Presiden RI, serta merupakan salah satu dari 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dengan tujuan akhir menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030”, tutup Lenny.

Pada rangkaian diskusi ini, hadir pula berbagai narasumber dari perwakilan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat, di antaranya Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti; Hakim Judicial Mahkamah Agung, Mardi Candra; dan Direktur Pelayanan Sosial Dasar Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Bito Wikantosa; dan Senior Advisor Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartika Sari.

Previous Post

GoFood Manjakan Pelanggan dengan Diskon dan Ribuan Pilihan Menu

Next Post

Kisaku, Varian Baru Kopi Susu yang Ramah Lingkungan

Related Posts

BNPB Catat Korban SulBar Sebanyak 73 Orang Meninggal, 27.850 Mengungsi
BERITA TERKINI

BNPB Catat Korban SulBar Sebanyak 73 Orang Meninggal, 27.850 Mengungsi

January 18, 2021
Bantuan Korban Banjir Di Kalsel Segera
BERITA TERKINI

Bantuan Korban Banjir Di Kalsel Segera

January 18, 2021
Erupsi Semeru, Lima Kecamatan Diguyur Hujan Abu Vulkanik
BERITA TERKINI

Erupsi Semeru, Lima Kecamatan Diguyur Hujan Abu Vulkanik

January 18, 2021
BERITA TERKINI

IPC Dukung Pelaksanaan Gernas BBI

January 18, 2021
BI Lakukan Reformasi Pengaturan Sistem Pembayaran
BERITA TERKINI

Utang Luar Negeri Indonesia kini Mencapai US$416,6 miliar

January 18, 2021
Pandemi Perkuat Pondasi Digitalisasi Asuransi
BERITA TERKINI

Pandemi Perkuat Pondasi Digitalisasi Asuransi

January 18, 2021
Next Post
Kisaku, Varian Baru Kopi Susu yang Ramah Lingkungan

Kisaku, Varian Baru Kopi Susu yang Ramah Lingkungan

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Karena 5 Alasan Ini, Orang Beli Kavling Makam di Al Azhar Memorial Garden

Karena 5 Alasan Ini, Orang Beli Kavling Makam di Al Azhar Memorial Garden

May 20, 2020
Rekomendasi Hotel Murah Ala Sultan

Rekomendasi Hotel Murah Ala Sultan

November 21, 2020
IITA 2020, Jasa Raharja Raih Juara Umum BUMN

Bank SulutGo Torehkan Prestasi Cemerlang Di IITA 2020

November 10, 2020
Implementasi Gerakan #Berjarak, Kemen PPPA Pastikan Hak Perempuan & Anak Terpenuhi

Aktif Kembali, Ini Syarat Wajib Penumpang Lion Air Group

May 10, 2020
Food Station Tjipinang Jaya Kembali Boyong Penghargaan Bergengsi

Food Station Tjipinang Jaya Kembali Boyong Penghargaan Bergengsi

1
Food Station Borong 6 BUMD Marketeers Awards 2020

Food Station Borong 6 BUMD Marketeers Awards 2020

1

Diamond Land Gandeng Bank BRI Permudah Customer Dave Apartment

0
BNPB Catat Korban SulBar Sebanyak 73 Orang Meninggal, 27.850 Mengungsi

BNPB Catat Korban SulBar Sebanyak 73 Orang Meninggal, 27.850 Mengungsi

0
BNPB Catat Korban SulBar Sebanyak 73 Orang Meninggal, 27.850 Mengungsi

BNPB Catat Korban SulBar Sebanyak 73 Orang Meninggal, 27.850 Mengungsi

January 18, 2021
Bantuan Korban Banjir Di Kalsel Segera

Bantuan Korban Banjir Di Kalsel Segera

January 18, 2021
Erupsi Semeru, Lima Kecamatan Diguyur Hujan Abu Vulkanik

Erupsi Semeru, Lima Kecamatan Diguyur Hujan Abu Vulkanik

January 18, 2021

IPC Dukung Pelaksanaan Gernas BBI

January 18, 2021

TENTANG KAMI

REDAKSI

BERIKLAN

KONTAK KAMI

© 2020 Economic Review - Powered by Webcorner.id

No Result
View All Result
  • HOME
  • EKONOMI & BISNIS
  • FINANSIAL
  • KEBIJAKAN
  • GAYA HIDUP
  • KORPORASI
  • BERITA TERKINI
  • OPINI
  • SOSIAL & BUDAYA
  • OTOMOTIF
  • EVENT

© 2020 Economic Business Review - Powered by Webcorner.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
sponsored