EconomicReview – Selama dua hari kunjungan kerja di Jepang, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI Jepang, Heri Akhmadi secara maraton melakukan beberapa pertemuan dengan pelaku industri otomotif, petrokimia, alas kaki, asosiasi pengusaha, serta pihak pemerintah Jepang.
Dalam pertemuan, Menperin menyampaikan kebijakan, program dan proyek baru diantaranya, UU Cipta Kerja, subtitusi impor, relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), proyek Bintuni, dan Patimban. Dari Negeri Sakura, Menperin membawa ‘oleh-oleh’ berupa penguatan investasi lama dan komitmen investasi baru di sektor otomotif sebesar puluhan triliun rupiah.
“Pertemuan berjalan dengan baik dan membawa kabar gembira, karena beberapa perusahaan otomotif besar dan petrokimia menyatakan komitmen berinvestasi di Indonesia,” ujar Menperin Agus dalam keterangan pers saat berada di Tokyo, Jepang, Kamis (11/3) sebelum bertolak kembali ke Tanah Air.
Menperin menuturkan, dari pertemuan dengan prinsipal Honda Motor Company.Ltd, perusahaan tersebut berkomitmen menanamkan investasi sebesar Rp5,2 triliun. Sedangkan Suzuki Motor Corporation berencana menginvestasikan Rp1,2 triliun. Adapun Toyota Motor Corporation merealisasikan investasi yang sudah ada, yaitu sekitar Rp28 Triliun. Kemudian, Mitsubishi Motors Corporation menyampaikan rencana investasi Rp11,2 triliun.
“Investasi Honda termasuk untuk pengembangan kendaraan model baru. Honda juga memiliki komitmen untuk ekspansi pengembangan ekspor komponen kendaraan yang diproduksi di Indonesia sebagai bagian global supply chain bagi sembilan negara, di antaranya, Malaysia, Vietnam, Thailand, Pakistan, Saudi Arabia dan Jepang sendiri,” sebut Menperin.
Menperin memaparkan, Honda juga akan memindahkan fasilitas produksi yang ada di India ke Indonesia, sekaligus berkomitmen untuk melakukan pengembangan mobil listrik di tanah air. Kemudian Honda akan membuka pasar ekspor negara tujuan ekspor baru seperti Afrika Selatan, Meksiko, Amerika Utara dan Amerika Selatan. “Mereka mengembangkan kendaraan bermotor model baru yang akan diproduksi di Indonesia dan akan diekspor ke 31 negara,” ujarnya.
Investasi Suzuki di Indonesia sebesar Rp1,2 triliun akan menjadi basis pengembangan produk Suzuki Ertiga dan Suzuki XL7 yang diperkenalkan sebagai jenis kendaraan mild hybrid dengan teknologi integrated starter generator (ISG). “Model-model tersebut untuk tujuan ekspor bagi pasar Asia dan Amerika Latin,” jelas Agus. Perusahaan tersebut juga telah memiliki roadmap EV dan menyampaikan bahwa insentif dari kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi EV.
Menperin menjelaskan pertemuan dengan Toyota memperkuat komitmen investasinya sebagai perusahaan yang paling besar berinvetasi sejak melakukan kegiatan di Indonesia. “Toyota tetap dengan komitmen investasi senilai Rp28 Triliun. Mereka juga memberikan komitmen memperluas pasar ekspor, dari 80 negara yang sekarang sudah menjadi pasar ekspor akan dikembangkan menjadi 100 negara pada tahun 2024,” jelas Agus.
Pada hari kedua di Jepang, Menperin juga melobi Mazda Motor Corporation untuk membangun pabriknya di Indonesia dengan menyampaikan berbagai kemudahan investasi dan banyak insentif untuk investor otomotif baru di Indonesia.
“Kami terus mendorong agar mereka segera melakukan investasi dan membangun pabrik di Indonesia. Mereka akan segera mempertimbangkan dan memperhitungkan untuk kebutuhan investasi di Indonesia. Mudah-mudahan nanti pada kunjungan kami selanjutnya di bulan Mei dapat mendengar perkembangan dari Mazda untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Menperin.
Sementara itu, Mitsubishi berkomitmen menambah investasi sebesar Rp11,2 triliun hingga akhir tahun 2025 dengan proyeksi terjadi peningkatan kapasitas produksi, dari 220 ribu menjadi 250 ribu unit. “Mereka juga akan mengembangkan dua model mobil electric vehicle (EV),” papar Menperin.
Dalam pertemuan dengan para prinsipal di Jepang, Menperin menyampaikan kemudahan dan fasilitas untuk meningkatkan ekspor produk kendaraan bermotor, dari Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat yang telah diluncurkan awal (soft launching) oleh Presiden RI pada Desember 2020. “Pelabuhan Patimban didedikasikan menjadi HUB besar dalam produksi kendaraan bermotor di Indonesia maupun ekspor produk otomotif ke pasar global,” terang Agus.
Menperin menjelaskan, pelaku industri otomotif dapat memanfaatkan Pelabuhan Patimban sebagai mitra strategis dalam aktivitas bongkar muat barang untuk ekspor-impor sehingga bisa menjadi salah satu pusat perdagangan internasional.
Peluang Investasi di Teluk Bintuni
Selain bertemu dengan prisipal otomotif, Menperin juga melakukan pertemun dengan perusahaan industri petrokimia Sojitz Corporation guna mendukung pengembangan industri methanol di Indonesia.
Hal tersebut berangkat dari kebutuhan methanol yang semakin meningkat, karena industri methanol memegang peranan yang sangat penting bagi pengembangan industri di hilirnya. “Mereka memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi dalam proyek methanol dan ammonia di Kawasan Industri Teluk Bintuni, Papua Barat,” terangnya.
Proyek Teluk Bintuni sendiri, akan menjadi kawasan industri yang berbasis petrokimia terbesar dengan luas sekitar 2.000 Hektare. “Sojitz sangat tertarik untuk berinvestasi di sana, dan kami akan membahasnya lebih lanjut pada kunjungan selanjutnya di bulan Mei mendatang,” tuturnya.
Selain itu, Menperin juga bertemu dengan Minister of Economy, Trade, and Industry (METI) Jepang, Kajiyama Hiroshi. Pada pertemuan tersebut, Menperin dan Menteri METI membahas berkaitan hubungan diplomatik kedua negara, khususnya dalam hal program kerjasama New MIDEC di bawah kerangka kerjasama bilateralIJEPA. Menteri METI mengapresiasi UU Cipta Kerja dan kebijakan relaksasi PPnBM
“Di samping itu, kami juga mempergunakan kesempatan tersebut untuk meminta pemerintah Jepang agar dapat mendorong kepada perusahaan-perusahan Jepang agar mereka bisa melihat Indonesia sebagai negara tujuan invetasi yang sangat baik,” jelasnya.
Menperin juga melakukan pertemuan dengan Minister of State of Economic and Fiscal Policy, Nishimura Yasutoshi. Keduanya merupakan sahabat lama sebelum bertugas sebagai menteri dinegara masing-masing. Menteri Nishimura bertanggung jawab pada beberapa sektor, di antaranya penanganan Covid-19, revitalisasi ekonomi, reformasi social security, serta Trans-Pacific Partnership (TPP).
