EconomicReview – Para pelaku usaha sektor logistik menyambut positif langkah penindakan dan penertiban yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para pelaku pungutan liar (pungli) dan pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Sebagaimana diketahui aksi-aksi kejahatan tersebut secara khusus menyasar para sopir truk angkutan logistik.
“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pemberantasan pungli dan premanisme karena hal ini telah berlangsung bertahun-tahun dan cukup mengganggu operasional perusahaan hingga keamanan dan keselamatan pengemudi,” jelas Rico Rustombi, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasok melalui keterangan tertulisnya, Rabu (16/06/2021).
Rico mengungkapkan, tingginya biaya logistik nasional tak lepas dari masih banyaknya hambatan dan inefisiensi. Salah satu penyebabnya datang dari adanya pungli dan aksi premanisme di kawasan pelabuhan. Aksi-aksi tersebut tidak hanya berdampak pada pembengkakan biaya operasional, tapi juga berimbas pada terganggunya kegiatan pengangkutan barang.
“Karena itu, bila kita mau lebih kompetitif, hal ini perlu dihilangkan. Negara lain berlomba-lomba meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelabuhan mereka, sementara kita masih dibebani oleh pungli dan premanisme,” lanjut Rico.
Hal senada diungkapkan Hally Hanafiah, Chief Operating Officer Iron Bird Logistic. Dia mengakui bila pelanggaran hukum yang dialami menjadi dilema tersendiri bagi para pelaku usaha di sektor logistik. Demi kelancaran operasional dan ketepatan waktu dalam pelayanan, aksi yang telah berlangsung lama tersebut terkesan ditolerir.
“Sejujurnya kami sebagai pelaku usaha menghadapi dilema antara persoalan pungli dan premanisme dengan tantangan ekonomi di masa pandemi ini. Pilihannya antara menuruti agar kualitas layanan ke pelanggan dapat terjaga atau menolak namun konsekuensinya proses pelayanan terasa diperlambat bahkan terkadang mengarah pada vandalisme. Untuk mengatasinya membutuhkan keberanian sikap dari pelaku jasa logistik untuk dapat mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Tentunya komitmen dan sikap ini juga harus ditopang dengan teknologi yang mampu mengurangi bahkan menghilangkan benturan dan gesekan dalam upaya menghilangkan praktik pungli dan premanisme ini,” ungkap Hally Hanafiah.
Pada kesempatan terpisah, Mahendra Rianto, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) turut mengungkapkan rasa terima kasih kepada langkah proaktif yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan tindak lanjut yang diambil Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Sebagaimana diketahui, langkah hukum yang diambil aparat kepolisian merupakan hasil dari instruksi yang diberikan presiden kepada Kapolri pada pekan lalu.
“Kami berterima kasih pada Bapak Presiden dan Polri yang telah berupaya memberantas premanisme dan pungli ini. Namun sebaiknya didalami lebih lanjut apakah ada orang yang membekingi atau menjadi dalang di balik persoalan ini. Kami berharap pungli dapat benar-benar hilang selamanya, bukan hanya tiarap sebentar lalu bangkit lagi setelah razia dan penangkapan berkurang,” ucap Mahendra Rianto.
Pelaku usaha juga berharap penindakan dan pencegahan dapat diikuti dengan pembenahan sistem logistik nasional. Sistem dimaksud perlu memaksimalkan efisiensi dan kelancaran operasional rantai pasok sekaligus meminimalkan potensi kejahatan.
Salah satu contoh positif yang bisa diangkat adalah sistem yang dijalankan di Cikarang Dry Port. Zaldy Ilham Masita, Anggota Dewan Pembina Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mencontohkan, di Cikarang Dry Port telah dijalankan sistem Smart Port, yakni aplikasi dan sistem pembayaran online dan paperless. Sistem ini meminimalkan pertemuan tatap muka langsung sehingga peluang pungli dapat dihindari atau jauh berkurang.
“Pemberantasan pungli dan premanisme ini perlu menjadi perhatian kita bersama, baik dari pemerintah, aparat, pelaku logistik, operator pelabuhan, hingga pengusaha truk. Karena efisiensi dan kelancaran logistik dapat mendukung upaya pengembangan ekonomi dan industri kita,” tandas Zaldy.
