Economic Review- Tuntung tak dapat ditolak – malang tak dapak diraih. Inilah nasib instrustri Startup Tanah Air. Sejumlah perusahaan berbasis teknologi atau startup secara berjamaah telah memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para karyawannya. Tercatat sudah ribuan pekerja di sektor ini yang telah resmi menjadi pengangguran.
Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), pemerintah segera untuk turun tangan dan mengatasi dampak PHK ini kepada sektor ketenagakerjaan. “Pemerintah harus turun tangan memastikan korban PHK, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak yang diputus masa kerjanya, wajib mendapatkan hak-hak sesuai peraturan ketenagakerjaan,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, Kementerian Ketenagakerjaan juga harus membuat posko untuk menampung apabila ada hak pekerja yang tidak dibayar penuh, maupun ditangguhkan seperti pesangon. Selain itu, pemerintah perlu mempersiapkan lapangan kerja baru, sebagai contoh korban PHK startup dapat diserap ke anak cucu BUMN. Hal ini untuk menghindari Hysteresis atau pelemahan keahlian karena korban PHK digital yang notabene adalah high-skill worker (keahlian tinggi) menganggur terlalu lama
Bhima juga menyarankan pemerintah juga harus mulai . mengatur model bisnis e-commerce dan ride-hailing yang lakukan promo dan diskon secara besar-besaran untuk pertahankan market share, dampaknya persaingan usaha sektor digital menjadi kurang sehat.
“Konsumen baru mungkin akan tergoda promo, tapi untuk terus menerus lakukan promo, sebenarnya suicide mission (misi bunuh diri) bagi startup dan promo dan diskon menjadi jebakan keuangan. Harusnya perusahaan digital lebih mendorong perlombaan fitur yang memang dibutuhkan oleh konsumen,” katanya. (teguh) .
