EconomicReview – Banjir bandang yang menimpa beberapa desa di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan pertengahan Juli lalu masih menyisakan dampak hingga sekarang mulai dari sisa bangunan fisik yang hancur hingga menyisakan trauma para penyintas bencana. Dalam situasi bencana dan pasca bencana, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan yang harus tetap mendapat jaminan perlindungan. Menurut pusat data informasi banjir bandang berdasar asal ungsi Kabupaten Luwu Utara, kelompok rentan terdampak meliputi 4962 perempuan, 463 balita, 797 anak-anak, 260 lansia, dan 16 ibu hamil.
Hak perlindungan bagi perempuan dan pemenuhan hak anak membutuhkan perhatian lebih besar, maka Menteri Bintang melakukan Launching Sub Klaster Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana yang telah difasilitasi pula pembentukannya oleh Kemen PPPA pada Agustus lalu. Apresiasi diberikan atas terbentuknya Sub Klaster ini di Luwu Utara melalui SK Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/392/IX/2020, tanggal 25 September 2020. Pembentukan Sub Klaster Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana menurut Menteri Bintang merupakan salah satu strategi mengurangi resiko kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam situasi bencana.
“Kami berupaya agar perempuan dan anak dapat terhindar dari kekerasan dan diskriminasi selama dalam pengungsian dan menjadi salah satu 5 (lima) isu prioritas Presiden. Kami hadir di sini bersinergi dengan berbagai pihak, seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk membantu para perempuan penyintas bencana sembuh dari trauma yang diderita pasca banjir, mendampingi para korban dan memastikan tidak ada satupun korban yang belum mendapatkan layanan psikososial,” ujar Menteri Bintang di depan penyintas.
Sebagai bentuk dukungan untuk pemulihan kembali pasca bencana, Kemen PPPA memfasilitasi berbagai kegiatan berupa Peresmian Posko Ramah Perempuan dan Anak, Pelatihan untuk Anggota Sub Kluster Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam bencana, Pelatihan bagi SDM Pengelola Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA), pelayanan konseling psikososial bagi penyintas bencana, pelatihan keterampilan, pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak, kebutuhan mandi, baju dalam anak laki-laki dan perempuan, kerudung anak, pemenuhan gizi anak, obat-obatan, perlengkapan sekolah dan alat tulis, perlengkapan masak, permainan anak, alat musik, mesin jahit, sarung, masker, dan sarana edukasi.
Kemen PPPA bersinergi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Bank Tabungan Negara, PT. Telkom, Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI), Rotary Club District 3420, UNFPA dan Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas PPPA Kabupaten Luwu Utara, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat.
“Kami berharap agar kondisi Luwu Utara segera pulih kembali, bangkit seperti sediakala. Untuk itu, Kemen PPPA melakukan sinergi yang kuat dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, media, dan akademisi. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama, bersinergi dan bergandeng tangan, berjuang untuk para penyintas bencana Masamba. Jangan sampai program-program yang telah dilakukan dan dicanangkan pada kunjungan kerja ini berhenti sampai di sini saja, melainkan keberlanjutan program perlu dipastikan oleh Bapak dan Ibu Pemerintah Daerah,” tutup Menteri Bintang.
