EconomicReview-Pemerintah terus mematangkan skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pada tahap awal, rencananya, 16.990 orang ASN, TNI, dan Polri bakal diboyong duluan ke sana.
Rinciannya, 11.274 orang ASN dari 35 kementerian dan lembaga. Lalu 5.716 personel TNI dan Polri. Untuk ASN, jumlah tersebut merupakan 193 orang Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, 964 orang PPT Pratama, 8.091 orang pejabat fungsional dan 2.026 orang pejabat pelaksana.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas dalam acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Jumat (24/2). Ia mengatakan, skema pemindahan ini sudah dibahas pada sidang kabinet.
”Sehingga total ASN, TNI, Polri yang pindah ke IKN pada tahun 2024 ada sebanyak 16.990,” ujarnya, Jumat (24/2).
Terkait pemindahan ini, kata dia, pemerintah telah menyiapkan beragam fasilitas. Untuk hunian, telah disiapkan berupa beberapa apartemen. Di mana, tower apartemen yang dibangun pada tahap awal ini berada di ring 1 atau dekat dengan Istana Negara di Nusantara. Seluruh konstruksi dibangun ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersil, dan hunian.
Dukungan fasilitas lain juga sedang dalam tahap pembangunan. Mulai dari area olah raga, lahan hijau, danau, fasilitas belajar, hingga rumah sakit bertaraf internasional. ”Semua hunian dan fasilitas disiapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian PUPR,” ungkapnya.
Menurutnya, saat ini, banyak ASN muda yang berminat pindah ke IKN. Minat tersebut disebabkan lahan IKN yang asri dan dinilai cukup menenangkan untuk aktivitas pekerjaan. Seperti diketahui, Nusantara mengusung konsep forest city yang sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). ”Kalau itu yang terjadi, tempat di IKN ini akan jadi tempat orang yang ingin kemewahan hijau dan oksigen yang cukup,” ujarnya.
Sebagai informasi, Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN berada di area seluas 256.142 hektar. Area tersebut mencakup 199.962 hektar Kawasan Pengembangan IKN serta 56.180 hektare Kawasan IKN. Sementara luas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan seluas 6.596 hektar.
Dalam rancangan utama IKN, pembangunan IKN akan merestorasi 75 persen habitat alami. Anas mengungkapkan, IKN didesain sesuai kondisi alam di sana. Nantinya, penduduk dapat mengakses seluruh ruang terbuka hijau rekreasi yang bisa dijangkau dalam waktu 10 menit dari luar. Seluruh tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif. ”Salah satu prinsip IKN yakni terhubung, aktif, dan mudah diakses,” tutup Mantan Bupati Banyuwangi.
