EconomicReview-Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah sorotan pada Sidang Kabinet Paripurna hari ini. Pertama, Kepala negara menginstruksikan untuk mencegah risiko dari potensi PHK, jangka pendeknya mendorong belanja pusat dan daerah untuk penggunaan produk dalam negeri.
“Kemudian dalam jangka menengah, perbaikan struktural dari industri hulu ke hilir, mulai rantai pasok, SDM, R&D, akses pasar, terutama juga mempercepat perjanjian CEPA termasuk CEPA Eropa dan juga beberapa kerjasama dari pasar non tradisional,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/1/2023).
Terkait dengan penyerapan tenaga kerja, optimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa. Ditambah dengan memperluas kerjasama government to government dari program pekerja migran, kemudian inklusi keuangan baik itu PNM maupun KUR. Juga program reskilling maupun upskilling seperti Program Kartu Prakerja,” ucap Airlangga.
Hal lain yang juga menjadi catatan Jokowi adalah pengaturan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan revisi PP 1 tahun 2019, terlebih dengan adanya UU P2SK yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa. PP 1 ini akan menambahkan bahwa SDA termasuk hilirisasi.
Lalu, soal ekspor ini akan terus dimatangkan oleh kementerian teknis, kemudian akan diberikan insentif baik itu dari BI dalam bentuk PBI maupun dari pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan.
“Dan instrumen dalam bentuk dolar AS maupun kredit dolar AS dalam negeri, ketersediaan kredit investasi dan kredit modal kerja, khususnya untuk mendorong agar hilirisasi bisa dilakukan dan sektor manufaktur bisa didorong dari perbankan dalam negeri,” tutup Airlangga.
