EconomicReview – Di awal tahun 2021 ini, Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan sistem pembayaran. Reformasi ini dituangkan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI Sistem Pembayaran) yang mulai berlaku pada 1 Juli 2021.
PBI Sistem Pembayaran ini merupakan regulasi yang menjadi payung ketentuan untuk mengakomodir struktur industri sistem pembayaran di dalam negeri. “Kami jadikan satu untuk mengakomodir ekonomi keuangan digital, melakukan penguatan dan ketentuan dan juga menata struktur industri,” ujar Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers virtual belum lama ini.
Kebijakan ini antara lain memperkuat aturan mengenai akses ke penyelenggaraan sistem pembayaran (access policy), penyelenggaraan sistem pembayaran hingga pengakhiran penyelenggaraan sistem pembayaran (exit policy), serta fungsi BI di bidang sistem pembayaran, pengelolaan data secara terintegrasi, dan perluasan ruang uji coba inovasi teknologi.
Pengaturan dalam PBI Sistem Pembayaran didasarkan pada pendekatan berbasis aktivitas dan risiko sehingga tidak bersifat diberlakukan sama untuk semua (one size fits all), khususnya dalam access policy dan penyelenggaraan sistem pembayaran serta pengawasan oleh BI. Selain itu, pengaturan dalam PBI Sistem Pembayaran juga mengedepankan principle-based regulation dan mendorong optimalisasi penguatan fungsi Self Regulatory Organization (SRO).
Bank sentral menilai bahwa penerbitan ketentuan ini merupakan wujud implementasi dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang salah satu inisiasinya adalah mengintegrasikan pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pelaporan yang diawali dengan reformasi pengaturan sistem pembayaran.
Sedangkan tujuan penerbitan ketentuan ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital dengan upaya memelihara stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran guna menciptakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memerhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.
Secara umum, reformasi pengaturan diarahkan untuk menata kembali struktur industri sistem pembayaran, serta memayungi ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital.
Secara sederhana, pokok-pokok yang diatur dalam PBI Sistem Pembayaran dibagi menajdi 10. Pertama, visi sistem pembayaran Indonesia. Kedua, kewenangan BI di bidang sistem pembayaran. Ketiga, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan sistem pembayaran. Keempat, komponen sistem pembayaran.
Lalu yang kelima, penyelenggara jasa sistem pembayaran. Keenam, perizinan penyedia jasa pembayaran (PJP) dan penetapan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP). Ketujuh, berkaitan dengan ktivitas PJP, PIP, dan Penyelenggara Penunjang. Kemudian kedelapan, inovasi teknologi sistem pembayaran. Kesembilan, pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran. Terakhir, pengelolaan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran.
Lebih lanjut, BI menjelaskan bahwa pihaknya juga akan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan penyusunan peraturan pelaksanaan untuk mendukung implementasi reformasi pengaturan. Dengan kata lain, BI akan mengeluarkan peraturan turunan secara lebih terperinci untuk masing-masing jenis industri. Pada saat PBI ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pembayaran di BI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI ini.
