EconomicReview-Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendorong para pemangku kepentingan untuk memperbaiki kualitas air minum dan sanitasi demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang baik di Indonesia.
“Ini buat bupati dan wali kota dalam hal penyediaan air minum terutama di kota-kota yang ada PDAM memang sebuah tantangan besar dan perlu penyelesaian-penyelesaian terintegrasi,” katanya dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di Jakarta, Rabu.
Suharso menyatakan akses sanitasi yang aman sangat penting terutama agar air limbah domestik tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan utamanya air minum. Seiring terjadinya peningkatan akses sanitasi dan air minum yang layak bagi masyarakat selama satu dekade terakhir namun tidak diikuti dengan perbaikan kualitasnya.
Indonesia telah berhasil meningkatkan akses sanitasi layak dari 55 persen pada 2010 menjadi 80 persen pada 2021.
Praktik buang air besar (BAB) sembarangan pun mengalami penurunan dari 19 persen pada 2010 menjadi 5 persen pada 2021 dan ditargetkan mencapai nol persen pada 2024.
Perbaikan juga terjadi terhadap akses air minum yang mengalami peningkatan dari 66 persen pada 2010 menjadi 91 persen pada 2021.
Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 dari 80 persen rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak hanya 7 persen di antaranya yang memiliki akses aman.
Selain itu, dari 91 persen rumah tangga yang memiliki akses untuk air minum layak hanya 12 persen di antaranya yang dinilai aman dan 19 persen yang memiliki jaringan air minum perpipaan.
Menurutnya, jika peningkatan akses tidak diikuti peningkatan kualitas maka akan mempengaruhi kualitas SDM dan mencerminkan sistem kesehatan nasional yang terganggu.
“Karena itu perlu diselesaikan secara terintegrasi terutama untuk mencegah dan mengendalikan infeksi yang sebagai salah satu sumber gangguan penyakit,” jelas Suharso.
Akses dan kualitas air minum dan sanitasi sangat penting untuk menghindari potensi masyarakat terinfeksi gangguan penyakit yang pada akhirnya menghambat pembangunan negeri termasuk dalam mencapai Visi Indonesia 2045.
