EconomicReview – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional. Pemerintah juga bersikap terbuka terhadap masukan dari pelbagai pihak terkait termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Hal ini demi terciptanya pengelolaan migas yang lebih baik.
“Kami telah mendengarkan keluhan dan masukan perwakilan 13 KKKS di Sumbagsel, serta mengetahui apa yang harus diperbaiki. Kami terbuka dengan masukan-masukan tersebut dan akan melakukan apa yang menjadi pekerjaan kami,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariaji saat bertemu dengan 13 KKKS Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Palembang, Sumatera Selatan belum lama ini.
Dalam upaya memperbaiki dan menindaklanjuti masukan-masukan tersebut, Tutuka meminta agar KKKS juga bekerja sama dengan menyiapkan data yang diperlukan. “Kalau kami minta data, tolong disampaikan karena kami perlu data untuk bertemu kementerian yang lain dan menyusun kebijakan yang tepat,” lanjut Tutuka.
Tutuka berharap dengan perbaikan kebijakan ini, dapat tercipta iklim investasi migas yang lebih kondusif. Ia mencontohkan, untuk meningkatkan iklim investasi migas, Pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM tentang Gas Suar, serta pengelolaan Migas Konvensional dan Non Konvensional.
Dalam pertemuan yang juga merupakan rangkaian Management Walkthrough (MWT) Dirjen Migas menemukan sejumlah masukkan dari KKK. Mulai dari dukungan atas percepatan perizinan AMDAL/UKL-UPL, termasuk izin pakai wilayah hutan (industri dan/atau lindung) untuk kegiatan tambahan/baru, pemberian insentif, dukungan atas pengadaan lahan khususnya pada lahan/areal dari perkebunan kelapa sawit.
Diusulkan pula agar peraturan mengenai CCS/CCUS agar dapat segera diterbitkan sehingga dapat diimplementasikan oleh KKKS, serta isu toll fee yang tinggi untuk beberapa ruas pipa.
