EconomicReview-Maskapai Garuda Indonesia dikabarkan mulai mengeruk keuntungan setelah terancam pailit pada tahun lalu. Pemerintah pun terus mengucurkan dana untuk mengucurkan maskapai pelat merah tersebut.
Jumlah uang negara yang diberikan ke Garuda Indonesia mencapai Rp7,5 triliun lewat Penyertaan Modal Negara atau PMN yang bersumber dari cadangan pembiayaan investasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan PT Garuda Indonesia diperkirakan akan mencatatkan laba mulai tahun 2022 ini.
“Kalau kita lihat performa keuangan di 2022 diharapkan Garuda masih bisa mencatat laba sebagai bagian dari restrukturisasi finansial. Namun ke depan kita bisa melihat laba operasional Garuda akan membaik,” katanya saat Raker dengan Komisi XI DPR, akhir 2022 lalu.
Dijelaskannya, per Juni 2022 pendapatan usaha Garuda sudah lebih besar dari beban usaha jika dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Selain itu selisih aset dan liability juga membaik.
“Per Juni 2022 ada pertumbuhan baik dari jumlah penumpang maupun available seat per kilometer. Kita lihat proyeksi tren pangsa pasar Indonesia berupa jumlah penumpang Garuda juga akan tumbuh,” katanya.
Pada saat yang sama Garuda Indonesia melakukan sejumlah insiaitif untuk memperbaiki kinerja keuangan, antara lain melakukan penerbangan ke rute-rute yang menguntungkan secara operasional, bersinergi dengan Citilink terkait rute yang akan ditawarkan pada masa depan, dan menegosiasikan penurunan taris sewa pesawat.
Dengan demikian PMN senilai Rp7,5 triliun dinilai layak diberikan kepada maskapai ini. Jumlah tersebut bakal dibagi dalam Rp4,5 triliun untuk maintenance dan restorasi serta Rp3 triliun untuk modal kerja. Adapun selama Covid-19 Garuda Indonesia mengalami penurunan jumlah penumpang dan available seat hingga 52 persen pada 2020 dan penurunan isian kargo hingga 30 persen.
“Penyelamatan penerbangan nasional menjadi urgensi pemberian PMN kepada Garuda Indonesia yang akan dilakukan setelah rencana pendampingan PKPU Garuda di homologasi. Kita melihat rencana perseroan berperan penting dalam menjaga aksesbilitas antar pulau di Indonesia,” ucapnya.
Di sisi lain, jumlah PMN ini menjadi sorotan DPR. Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menyatakan PMN sebesar Rp7,5 triliun bukanlah jumlah yang sedikit.
Sehingga ia mempertanyakan kejelasan mengenai alokasi dari PMN tersebut. Rudi memastikan rakyat Indonesia tidak akan terima direksi Garuda cenderung asal-asalan dalam memanfatkan dana PMN yang diberikan pemerintah.
Terkait rencana direksi Garuda kedepannya, Rudi turut mempertanyakan rencana Garuda yang akan menambah rute penerbangan baru, sementara pesawat yang ada sebagian sudah dikembalikan ke lessor.
