EconomicReview – Kepresidenan Indonesia di G20 2022 menjadi momentum untuk menunjukkan keseriusan Indonesia mengakselerasi transisi energi global dan rencana transisi energi nasional untuk mencapai netral karbon 2060 atau lebih cepat. Caranya dengan melakukan percepatan pemanfaatan PLTS di Indonesia.
Melalui Indonesia Solar Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR), diharapkan adanya komitmen pemerintah pusat, daerah, konsumen listrik, pengembang swasta dan BUMN, BUMD dan masyarakat untuk mendorong adopsi PLTS yang lebih besar dan memobilisasi investasi yang diperlukan.
Ego Syahrial, Sekjen Kementerian ESDM, mewakili Menteri ESDM, mengatakan bahwa roadmap transisi energi Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun 2060, energi surya akan berperan penting dalam penyediaan listrik nasional. Dari 587 GW kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT), sebesar 361 GW atau lebih dari 60% akan berasal dari energi surya.
“Pemerintah memiliki tiga program besar pemanfaatan energi surya, yaitu PLTS atap, PLTS ground-mounted skala besar, dan PLTS terapung. Implementasi beragam program ini membutuhkan kontribusi dari banyak pihak, tak hanya pemerintah, pemegang wilayah usaha, maupun pengembang energi terbarukan. Tetapi juga para pengguna energi, seperti sektor komersial dan industri,” ujar Ego dalam kegiatan Indonesia Solar Summit/ISS 2022 di Jakarta, Selasa (19/04/2022).
Ego menambahkan, PLTS Atap merupakan salah satu quick wins percepatan pemanfaatan energi surya melalui kontribusi langsung dari para pengguna energi, khususnya bagi industri untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin kuat terhadap produk hijau (green product).
“Dukungan dari manufaktur lokal juga sangat diperlukan untuk memenuhi TKDN dan memberikan manfaat yang besar untuk dalam negeri terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja. Disamping itu aspek kemudahan akses pembiayaan murah, insentif, dan fasilitas pembiayaan lainnya sangat penting untuk memberikan kelayakan finansial dan meningkatkan investasi energi terbarukan seperti PLTS,” ungkapnya.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR menyatakan, untuk mencapai target energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 sesuai Perpres 22/2017, selain target RUPTL 10,9 GW, dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan sekitar 4 GW di luar PLN. Tambahan ini bisa disumbang oleh PLTS baik PLTS atap maupun penggunaan PLTS di wilayah usaha (wilus) non-PLN.
“Dari deklarasi 2,3 GW proyek PLTS di ISS 2022 menunjukkan potensi energi surya yang sangat besar di Indonesia. Indonesia bisa jadi solar power house di Asia Tenggara dengan potensi pertumbuhan 3-4 GW per tahun jika tidak dihalang-halangi. Ini membuka kesempatan mengalirnya investasi hijau, kesempatan menumbuhkan industri PLTS terintegrasi dari hulu ke hilir, dan penyerapan tenaga kerja serta daya dorong pemulihan ekonomi pasca-COVID. Presiden Jokowi perlu melihat potensi ini dan memimpin revolusi energi surya untuk transisi energi di Indonesia,” tandas Fabby.
