EconomicReview – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengoptimalkan pelaksanaan program-program prioritas nasional sebagai strategi utama penciptaan lapangan kerja.
Pernyataan Menaker ini sekaligus menjadi langkah konkret dalam merespons ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak perang dagang dan konflik geopolitik di Timur Tengah.
“Kondisi global memang harus kita mitigasi. Namun, pada saat yang sama, potensi dalam negeri harus kita optimalkan,” ujar Menaker Yassierli dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2025 di Jakarta, Rabu (2/7/2025). Seminar ini mengangkat tema “Masa Depan Ekonomi Indonesia di Tengah Perang Dagang dan Konflik Timur Tengah.”
Menaker menegaskan bahwa perlunya perubahan paradigma masyarakat terhadap dunia kerja. Pasalnya, selama ini masih banyak yang menganggap pekerjaan ideal hanya dapat ditemukan di kota besar atau perusahaan besar. Padahal, jika program-program prioritas pemerintah dimaksimalkan, maka peluang kerja produktif justru dapat tumbuh kuat di tingkat lokal.
Salah satu program prioritas yang strategis adalah Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Menaker menilai koperasi ini harus diposisikan bukan sekadar sebagai koperasi konvensional yang hanya berkutat pada simpan-pinjam, melainkan sebagai entitas bisnis modern yang menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas.
Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Jika setiap koperasi mengelola minimal 25 anggota aktif, maka sektor ini berpotensi menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja baru. “Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang sangat dahsyat,” tegasnya.
Menaker jmendorong lembaga kajian seperti INDEF untuk membentuk satuan tugas atau tim khusus yang fokus mendiskusikan dan merumuskan konsep koperasi ideal di Indonesia agar selaras dengan kebutuhan dan tantangan zaman.
Selain koperasi, Menaker juga menyoroti program prioritas lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis, yang dinilainya strategis dalam membuka lapangan kerja di sektor pangan, logistik, dan pelayanan publik.
“Pemerintah sudah memiliki fokus yang jelas. Tugas kita sekarang adalah mengoptimalkannya agar selaras dengan milestone pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
