Menkeu Serukan Kolaborasi Solusi Hadapi Tantangan Ekonomi Global di IMF-WBG Spring Meetings

EconomicReview-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, sebagai Gubernur Bank Dunia dan Alternate Governor IMF untuk Indonesia, memimpin delegasi dan berperan aktif dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 (2024 IMF-WBG Spring Meetings) di Washington DC, Amerika Serikat pada 15 – 20 April lalu. Agenda 2024 IMF-WBG Spring Meetings mengambil tema Vision to Impact yang berfokus pada isu-isu pembangunan internasional, manajemen utang, pemulihan ekonomi, dan iklim. Rangkaian Pertemuan Musim Semi dilaksanakan dalam bentuk rapat utama, seminar, briefing, pertemuan bilateral, dan kegiatan strategis lainnya.

Mengawali kegiatan, dalam high-level event “Navigating the Mid-transition Period of The Low Carbon Shift” yang digagas Brookings Institute, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa proses transisi energi yang adil dan terjangkau cukup kompleks. Untuk mencapai transisi energi tersebut, peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat penting dalam menyusun kerangka kebijakan pembiayaan, menyediakan inovasi instrumen yang dapat mendorong skema pembiayaan campuran (blended finance), dan membangun kerja sama pada tingkat regional dan global. Kemenkeu perlu memastikan kebijakan fiskal yang sound dan prudent untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk transisi energi tersebut. Lebih lanjut, dalam kerangka kebijakan, dibutuhkan taksonomi pembiayaan berkelanjutan pada tingkat regional seperti ASEAN yang memberikan sinyal dan memungkinkan pihak swasta berperan serta dalam investasi transisi energi. Terakhir, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan urgensi penguatan kerja sama internasional, termasuk dalam menindaklanjuti komitmen bersama seperti melalui Just Energy Transition Partnership – Indonesia (JETP Indonesia) yang merupakan capaian  Presidensi G20 Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga turut berpartisipasi dalam diskusi panel “Unleashing the Power of Digital Transformation to Enhance Connectivity in ASEAN”. Dalam diskusi tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati membahas ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi digital di ASEAN hingga mencapai USD 2 triliun pada 2030. DEFA menyediakan peta jalan yang komprehensif dalam mempercepat perdagangan digital, pengelolaan data, perkembangan inovasi, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan yang inklusif. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyerukan bahwa Indonesia akan terus mendorong implementasi kerjasama ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, termasuk upaya dalam mengatasi tantangan ekonomi digital seperti fraud, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Pada pertemuan “Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Actions (CFMCA)”, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memimpin koalisi bersama Menteri Keuangan Belanda dan menyampaikan beberapa isu utama antara lain peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) serta upaya untuk mobilisasi pasar global guna membiayai transisi energi. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya keterlibatan nyata para Menteri Keuangan dari seluruh dunia dalam proses penyiapan dan implementasi pencapaian target NDC setiap negara, terutama dalam merancang kerangka kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang mengintegrasikan prioritas aksi iklim. Selain itu, Koordinasi antara Kemenkeu dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga ditekankan dalam proses penyiapan dan implementasi pencapaian target NDC.