EconomicReview-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) siap mengucurkan Rp30,38 triliun untuk subsidi 230 ribu unit rumah di 2023. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD mengatakan, Rincian subsidi tersebut terbagi ke dalam 220 ribu unit dalam bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp25,18 triliun dan 10 ribu unit melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera) senilai Rp850 miliar.
Di lain sisi, pemerintah juga menganggarkan Rp890 miliar untuk 220 ribu unit rumah dalam bentuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan Rp3,64 triliun untuk 754.004 unit rumah dalam skema bantuan subsidi selisih bunga (SBB).
Namun, skema SBUM dan SBM tidak menambah target 230 ribu unit rumah subsidi tahun ini. Dengan begitu, Fitrah mengatakan realisasi jumlah rumah yang mendapat subsidi di 2023 bisa lebih tinggi dari target.
“Untuk 2023 cukup besar walau biasanya targetnya akan bertambah dengan baliknya uang-uang yang sudah dipergunakan di tahun sebelum-sebelumnya,” tutur Fitrah.
Fitrah menjelaskan Kementerian PUPR sudah mengucurkan sekitar Rp24 triliun hingga 2022 untuk rumah subsidi. Rinciannya, dana FLPP Rp23 triliun untuk 200 ribu unit rumah dan BP2BT sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.
Pembangunan rumah subsidi terus digenjot pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan alias backlog dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.
“Kami ingin menargetkan nol backlog rumah dan itu tidak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri, itu harus dilakukan oleh semua stakeholder perumahan,” tutupnya.
