Economic Review– Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan peran aktif keluarga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting sangat diharapkan terutama terkait pemenuhan gizi anak. Mengingat penyebab utama stunting di antaranya adalah kekurangan gizi yang cukup lama dan infeksi berulang.
“Keluarga memiliki peran signifikan dalam pencegahan maupun penanggulangan stunting. Karena masalah gizi, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga,” ujarnya dalam sambutan pada Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-28 Tahun 2021, serta Peluncuran Vaksinasi Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Usia 12-18 Tahun, Selasa (29/06/2021) secara virtual.
Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2019, prevalensi stunting pada balita tercatat 27,76 persen yang artinya satu dari empat anak balita Indonesia mengalami stunting. Untuk menurunkan angka prevalensi tersebut, ujar Wapres, pemerintah telah melakukan berbagai upaya sejak 2018. Salah satunya dengan menajamkan berbagai intervensi gizi pada sektor kesehatan untuk menyasar ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan.
“Pemerintah juga menggiatkan berbagai intervensi yang mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pada anak dan ibu hamil, seperti akses air, sanitasi, pendidikan anak usia dini (PAUD), akses pangan bergizi, juga perilaku hidup bersih dan sehat. Semua intervensi tersebut tidak akan efektif jika keluarga tidak mengambil peran aktif untuk memperhatikan kualitas hidupnya,” tuturnya.
Dalam acara tersebut, Wapres mengingatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah turut menangani stunting, agar terus melakukan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting yang ditargetkan mencapai angka 14 persen pada 2024.
“Bapak Presiden telah meminta BKKBN untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Permintaan ini tentu saja didasari atas pertimbangan pentingnya peran keluarga dalam melakukan penurunan stunting,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, Wapres meminta BKKBN agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Sebab menurutnya percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi memerlukan keterlibatan dari kementerian dan lembaga lain, bahkan dari lembaga nonpemerintah, seperti dunia usaha, akademisi, dan juga lembaga swadaya masyarakat.
“Koordinasi ini penting karena penanganan stunting memerlukan kerja sama berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki program/kegiatan yang memang merupakan bagian dari tupoksinya tetapi diperlukan untuk membantu percepatan penurunan prevalensi stunting,” ujarnya.
Sebagai contoh, imbuh Wapres, penyediaan air bersih dan sanitasi merupakan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetapi tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik di suatu wilayah akan sangat membantu penurunan prevalensi stunting.
“Untuk pemerintah daerah, saya minta agar koordinasi antarsektor dikuatkan dan berbagai sumber anggaran dioptimalkan, untuk dapat memastikan layanan yang diperlukan betul-betul tersedia dan diterima oleh keluarga,” tuturnya.
Sementara itu, kepada para penyedia layanan di lapangan, Wapres meminta agar dapat memastikan bahwa layanan yang disediakan betul-betul diterima oleh kelompok sasaran dengan kualitas yang baik.
“Jangan sampai intervensi yang dilakukan menjadi salah sasaran, karena jika itu yang terjadi, berapapun alokasi anggaran yang diberikan, target yang telah ditetapkan tidak akan tercapai,” ujarnya.
Terakhir, sehubungan dengan masih adanya pandemi COVID-19, Wapres berharap pelayanan kesehatan khususnya kepada anak dan ibu hamil dapat terus berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
“Saya ingin memastikan bahwa pelayanan gizi dan kesehatan terutama untuk anak dan ibu hamil tidak terhenti, agar sasaran penurunan prevalensi stunting dapat dicapai,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada acara yang mengusung tema “Keluarga Keren Cegah Stunting” ini, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melaporkan bahwa meskipun dengan ruang fiskal yang terbatas akibat pandemi, BKKBN tetap melakukan kegiatan intervensi penanganan stunting dengan tertib dan fokus.
“Dalam hal ini menyiapkan semua calon ibu dalam pelaksanaan terukur yang nantinya akan hamil harus dilakukan screening terkait dengan status nutrisinya. Agar nanti ketika hamil bisa hamil dalam keadaan sehat [dan] tidak melahirkan anak yang stunting,” paparnya.
Di samping itu, imbuh Hasto, BKKBN juga mengawal para ibu yang sedang hamil agar tidak terjadi kehamilan dengan pertumbuhan janin yang tidak sehat. Begitu juga mengawal setelah lahir, utamanya sampai seribu hari kehidupan pertama.
“Langkah penting yang juga sudah dilakukan BKKBN adalah melakukan pendataan keluarga di tahun 2021 sebanyak 71.856.849 KK [kepala keluarga]. Alhamdulillah sudah terselesaikan pendataan sebesar 96,78 persen atau sebesar 69.542.868 KK. Data tersebut termasuk di dalamnya adalah KK dengan keluarga yang rawan atau risiko tinggi melahirkan anak stunting,” paparnya.
Tampak hadir secara virtual dalam acara ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito. Hadir juga para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, serta para mitra BKKBN dan segenap penggerak Kampung Keluarga Berencana di seluruh Indonesia.
