EconomicReview – Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing Ekonomi Keuangan Digital (EKD) adalah dengan peningkatan kapasitas talenta digital dan perluasan inklusi keuangan. Pemerintah bersama swasta telah serius dalam mendorong hal itu melalui sejumlah inisiatif dan strategi.
Strategi itu berkonsep skilling, reskilling, dan upskilling yang diwujudkan melalui Program Digital Talent Scholarship (DTS), Kartu Prakerja yang berfokus pada peningkatan keahlian, serta program pelatihan dan inisiatif pendampingan oleh swasta.
Demikian mengemuka dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bertema “Government Initiative and Strategy on Digitalization Through Digital Talent and Financial Inclusion”.
Wakil Presiden RI KH Ma’aruf Amin menyampaikan bahwa aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan digital perlu diperluas hingga menjangkau pelosok tanah air. Ini untuk meningkatkan inklusi keuangan yang mendorong pemulihan ekonomi nasional yang kokoh, berkelanjutan dan lebih merata.
Di dalam negeri upaya pengembangan EKD diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital, membentuk peraturan yang menunjang pembangunan digital termasuk Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 serta menggencarkan edukasi dan literasi digital. Wapres berharap kerja sama ASEAN akan memunculkan talenta digital di setiap negara ASEAN.
“Acara FEKDI 2023 ini dapat menjadi momentum bagi kita bersama untuk melakukan showcasing serta sinergi bauran kebijakan demi terwujudnya ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin.
Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono menyampaikan upaya mendorong inklusi keuangan. Jumlah penduduk Indonesia yang masih unbanked relatif besar, yaitu 97,7 juta orang (48% dari penduduk). Ini merupakan potensi yang besar melalui pendekatan teknologi digital.
“Bank Indonesia memiliki tiga pilar strategi kebijakan sistem pembayaran berorientasi pertumbuhan, inklusi, dan stabilitas sebagai pembuka sekaligus perekat ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Pemberdayaan Pemerintah Daerah juga menjadi bagian penting untuk mendorong kekuatan ekonomi di daerah dan menargetkan UMKM sebagai sumber pertumbuhan. Hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui inovasi dan sinergi dengan semua pihak baik antar regulator, industri, dan masyarakat untuk menemukan sumber ekonomi baru dari digitalisasi,” ujarnya.
Program DTS yang baru dicetuskan tahun ini, mentargetkan pelatihan gratis untuk 100 ribu peserta. Selain itu, inisiasi pemerintah juga diimplementasikan dalam Kartu Prakerja yang berfokus pada inovasi dengan pendekatan sistem end to end digital. Sejalan dengan itu, Program Kartu Prakerja sejak April 2020 telah dimanfaatkan lebih dari 16,5 juta orang di 514 Kabupaten/Kota di 38 provinsi.
Pemerintah melanjutkan program di tahun ini dengan menggunakan Skema Normal yang tidak lagi bersifat semi bantuan sosial, sehingga lebih difokuskan pada peningkatan keahlian. Alumni Program Prakerja juga dimungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sektor swasta yang meliputi startup dan inkubator digital juga memberikan peluang pengalaman praktik di sektor digital dan pelatihan digital.
Untuk mendorong inklusi, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam mengoptimalkan penerapan pembayaran digital dan peningkatan inklusi keuangan. Upaya itu dinilai berhasil mengurangi biaya transaksi keuangan, meningkatkan akses ke layanan keuangan, dan mempromosikan adopsi teknologi digital di berbagai sektor.
Sebagai contoh, terdapat peningkatan inklusi keuangan, dari 83,6% pada tahun 2021 menjadi 85,1% di tahun 2022. Sesuai arahan Presiden pada Ratas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), target keuangan inklusif Indonesia untuk tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 88% dan 90%.
Selain kerja sama antar lembaga dan swasta, untuk mengembangkan EKD Pemerintah juga memerlukan dukungan dan kesiapan masyarakat dalam mempercepat transformasi digital. Hal ini guna meminimalkan dampak dari disrupsi dan bagaimana setiap masyarakat harus mampu mengoptimalkan peluang dan manfaat dari perkembangan teknologi digital.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan tiga hal materi utama yang dibahas di dalam FEKDI. Pertama, terkait sinergi kebijakan dalam mengakselerasi ekonomi keuangan digital yang inklusif dan inovatif. Dari sinergi tersebut, terbit Kartu Kredit Indonesia.
Kedua, Keketuaan ASEAN 2023 sebagai momentum kolaborasi di kawasan untuk mengakselerasi kebangkitan kawasan ASEAN. Hal ini mewujudkan salah satunya QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia untuk mendukung pembayaran lintas batas. Ketiga, dukungan kebijakan dalam menciptakan inovasi unggul, SDM terampil dan industri kompetitif untuk mendorong daya saing ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia.
