EconomicReview- Jakarta, 24 Januari 2025 – Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyepakati sinergi dalam mendukung berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Kesepakatan ini ditandai dengan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Program Makan Bergizi Gratis pada hari ini, Kamis (23/1/2025).
Program MBG merupakan salah satu program prioritas yang diusung Presiden RI Prabowo dan Wakil Presiden RI Gibran dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui misi memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) (Asta Cita ke-4). Program ini bertujuan mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok usia rentan (bayi di bawah lima tahun/balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui), dengan memastikan kebutuhan gizi harian masyarakat terpenuhi.
Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, penyelenggaraan upaya pemenuhan gizi nasional utamanya dikawal oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam rangka mendukung jalannya program MBG, BPOM dilibatkan untuk mengawal pengawasan dan keamanan pangan MBG. Taruna Ikrar menjelaskan bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen dan sinergi antara BPOM dan BGN dalam mendukung program MBG agar dapat mencapai tujuan utamanya.
Beberapa hal penting yang disepakati melalui nota kesepahaman ini, yaitu BPOM akan mendukung pengawasan keamanan pangan MBG. “Sebagai bagian dari pemerintahan, BPOM berkomitmen mendukung keberhasilan MBG melalui pengawasan mutu dan keamanan makanan. Pengawalan MBG akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah,” ujar Taruna Ikrar.
Untuk mendukung sistem penyediaan MBG berjalan dengan baik, kedua pihak juga akan mengupayakan peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang berperan dalam penyediaan pangan. BPOM dan BGN juga akan melakukan pendampingan dan pembinaan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dengan adanya nota kesepahaman ini, diharapkan dapat menjadi titik awal bagi BPOM dan BGN untuk menyusun langkah-langkah strategis bersama dalam pengawalan keamanan pangan program MBG. Langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam waktu dekat adalah yang berkaitan dengan skema tambahan anggaran untuk melaksanakan pengawalan MBG tersebut.
“Nota kesepahaman ini akan menjadi pedoman bagi BPOM dan BGN dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk mengawal keamanan pangan pada MBG. Kami juga mengharapkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat dan media, untuk ikut aktif mengawal keberlangsungan program ini, demi mewujudkan visi mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas,” pungkas Taruna Ikrar.
