EconomicReview-Politisi Golkar Henry Indraguna mengapresiasi penuh kebijakan pemerintah dalam hal digitalisasi pertelevisian nasional. Namun di sisi lain, terjadi dampak masalah yang muncul bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu membeli Set Top Box (STB) untuk bisa menikmati siaran televisi.
Dengan begitu seolah masyarakat harus “dipaksakan” menggunakan set top box (STB) untuk bisa menikmati siaran televisi digital.
“Banyak yang mengeluhkan ini saat Saya turun ke daerah-daerah, terutama di Jawa Tengah yang telah secara resmi untuk siaran TV analog tidak bisa dinikmati masyarakat mulai berlaku sejak Jumat 2 Desember 2022 lalu,” ujar Henry Indraguna kepada suarakarya.id di sela-sela pemberian bantuan kepada salah satu konstituennya yang menderita kanker stadium 4 di Kelurahan Karangjoho, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jumat (9/12/2022).
Belum lagi, kata masyarakat, para penjual STB kian berani menaikkan harga barang tersebut yang sekarang jadi komoditas bisnis.
“Hal ini jelas menyengsarakan rakyat. Bayangkan di daerah harga STB bisa mencapai 500 ribu rupiah per satu setnya,” ungkap Fungsionaris Pusat Partai Golkar ini.
Henry mengkritisi kebijakan pemerintah yang justru tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Seharusnya STB tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat secara gratis. Kenapa seperti itu. Ya ini berhubung digitalisasi televisi adalah program pemerintah yang sejatinya memberikan tayangan yang berkualitas kepada rakyatnya. Lha ini kok malah berkebalikan dari kenyataan,” beber pengacara kondang yang cukup intens mengadvokasi persoalan rakyat kecil ini.
Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini menduga ada banyak “mafia” yang bermain menimbun STB sehingga terjadi kelangkaan di pasaran dan membuat harganya terus merangkak naik.
Anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini merasa prihatin dan miris melihat kenyataan masyarakat di daerah yang sejatinya juga punya hak untuk menonton tayangan berkualitas akhirnya tidak bisa menonton televisi analog karena tidak memiliki daya beli.
“Saya siap mendorong Pemerintah Pusat baik tingkat pusat hingga daerah untuk membuat program pengadaan STB Gratis bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. STB yang diberikan juga harus yang berkualitas baik, karena akses komunikasi dan informasi adalah salah satu hak dasar masyarakat di negara demokrasi,” tegas Doktor Ilmu Hukum di UNS Solo dan Universitas Borobudur ini.
